Empat karyawan Bank NTT yang menjalani sidang perdana yaitu mantan Kepala Bank NTT KCU Kupang, Bonefasius Ola Masan, Yohana M. Bailao sebagai Wakil Pemimpin Cabang Bidang Bisnis, Johan Nggebu selaku Analisis Kredit, dan staf Divisi Penyelamat Kredit Mace Read more...
"Artinya, Ekshumasi dan Otopsi jenazah Anselmus Wora tidak bertujuan untuk mengungkap kebenaran materil tentang sebab-sebab kematian korban, melainkan hanya untuk kepentingan lain di luar kepentingan penegakan hukum," sorot Petrus. Read more...
Menurut Iryanto, jika Polda NTT dan Polres Ende ingin menjaga marwah institusi dan penegakan hukum, seharusnya meneruskan proses ini. Read more...
"Advokat setara dengan Polisi, Jaksa dan Hakim. Profesi advokat sangat penting dalam keseimbangan penegakkan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat," kata Andreas. Read more...
"Kalian datang di orang yang tepat. Saya akan terus memonitor kasus ini," komit Kombes Pol. Sam Yulianus. Read more...
"Seharusnya, KBRI Kuala Lumpur mengupayakan mereka untuk diberikan bantuan hukum yang maksimal dengan memindahkan mereka dari Tahanan Imigrasi ke Shelter KBRI Kuala Lumpur," tulis Migrant CARE. Read more...
Mahfud mempersilakan masyarakat untuk datang ke DPR menyampaikan masukan, terutama pada saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang akan mengundang berbagai pihak. Read more...
"Ini presenden buruk terhadap citra penegakan hukum di lingkup Polda NTT. Masyarakat tentu kecewa dengan kondisi ini. Ini bentuk degradasi hukum serius," kata Petrus. Read more...
Secara lantang Ebiet berjanji, jika aspirasi dan tuntutan ini tidak diindahkan oleh Mabes Polri, maka bukan tidak mungkin masyarakat NTT akan menempuh opsi penghakiman sendiri terhadap kasus ini. Read more...
Realitas yang terjadi di Indonesia, terdapat peningkatan persentase keterpilihan wakil-wakil rakyat yang sebetulnya sudah menjabat sebelumnya, sedangkan kinerjanya semakin menurun. Read more...
Massa aksi mendesak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur untuk segera mengumumkan hasil otopsi sesuai pasal 134 ayat (1) KUHAP. Read more...
"Kepercayaan publik terhadap profesionalisme dan independensi kinerja Penyidik, sungguh diuji dalam kasus ini. Institusi penegak hukum harus memulihkan rasa keadilan publik, agar hukum tetap menjadi panglima tertinggi, tanpa intervensi," desak Petrus. Read more...
"Terkesan, ada sesuatu yang dicoba ditutup-tutupi dan sedang dicari alasan pembenarannya. Ini jelas mencederai marwah hukum. Institusi penegak hukum seolah tidak mampu menunjukkan profesionalisme dan kredibilitas dalam mengungkap tuntas kasus ini. Ini pr Read more...
"Jika sudah tidak mampu, serahkan penanganannya ke Mabes Polri, itu saja," desak Gregg. Read more...
"Ini patut diklarifikasi ke publik, agar jangan sampai PTIK disalahgunakan dan dijadikan 'bunker' bagi orang-orang penting yang sedang menjadi target KPK," desak Petrus. Read more...
"Maka Tim Advokat untuk Orang Asli Papua akan mengajukan pengaduan di Komisi III DPR RI dan Propam Mabes Polri," tegas Sugeng. Read more...
"Kami mendesak Presiden Jokowi bersama Menaker RI agar mendukung Gubernur Papua dengan memanggil resmi Pimpinan PT. Freeport Indonesia untuk memenuhi permintaan Gubernur Papua. Negara wajib hadir secara nyata," desak Gabriel. Read more...
"Kepolisian adalah simbol negara dalam hal penegakkan hukum. Kapabilitas, integritas, track record dan kredibilitas para Penasehat Ahli Kapolri, tentu menjadi salah satu tolok ukur tugas-tugas Kepolisian," nilai Petrus. Read more...
"Kami akan bawa kasus ini ke Komisi III, Komnas HAM serta Kontras, jika kasus ini tidak segera tuntas," tegas Ebiet. Read more...
