Kejaksaan bukan alat negara seperti halnya dengan Polisi atau TNI, melainkan pelaksana kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dan keadilan. Read more...
Hakim-hakim MK menunjukkan prestasi biasa saja. Bahkan pada 8 putusan justru MK tidak menunjukkan progresivitas dalam pengambilan putusan. Read more...
Langkah melapor ke polisi adalah bentuk perjuangan demi kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan yang lebih besar, bukan kemudian untuk membela agama tertentu. Read more...
"Dengan cukup alat bukti, maka kasus gratifikasi ini harus terus diproses untuk dilimpahkan ke tingkat penuntutan," tandas Petrus. Read more...
Isi dari perda-perda diskriminatif atau perda agama tapi kontroversial itu disusun berdasarkan pandangan keyakinan beragama terus tumbuh karena motif politik. Read more...
UU Pilkada disesuaikan dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Read more...
Padahal, konsep kewajiban pelaporan harta melalui LHKPN adalah keputusan politik negara yang konstitusional sebagai bagian dari tuntutan reformasi. Read more...
Khusus point 3, 4, 5, 6 dan 7 dihukum penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun. Read more...
Selain kasus Monumen Pancasila, pelapor juga meminta agar KPK melakukan supervisi penyidikan kasus korupsi pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi NTT. Read more...
"Publik berharap agar Pimpinan KPK yang Baru mampu mengemban misi koordinasi, monitor dan supervisi agar memperkuat fungsi pencegahan," taandas Petrus. Read more...
Menyikapi putusan Mahkamah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan kesiapannya melaksanakan segala putusan yang sudah dibacakan oleh sembilan Hakim Konstitusi itu. Read more...
Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan dalam pokok permohonan bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara pasti TPS-TPS yang mengalami permasalahan perolehan suara. Read more...
Merujuk bukti video yang merekam proses perhitungan suara di suatu tempat, tidak menunjukkan bukti kuat adanya suara caleg Hanura ditulis untuk suara Partai Hanura. Read more...
Mahkamah menilai posita dan petitum Pemohon menjadi kabur karena tidak jelas apa yang sesungguhnya yang diminta oleh Pemohon. Read more...
Keberadaan unsur polisi dan jaksa di KPK tidak dapat dihindarkan, bahkan bersifat mutlak. Suka tidak suka itu adalah perintah undang-undang. Read more...
"Ini sebetulnya sebuah tamparan keras bagi lembaga yang dipimpin H.M Prasetyo, bahkan berimplikasi jabatan Prasetyo sebagai Jaksa Agung harus dicopot," tandas Koordinator TPDI ini. Read more...
Pada 6 Agustus sampai 9 Agustus 2019, MK akan membacakan secara bertahap 260 perkara PHPU Pileg. Read more...
Aturan main yang ada mengatakan, partisipasi TNI dalam penegakan keamanan dalam negeri, bersifat perbantuan alias diundang. Read more...
Hakim Guntur mengatakan penetapan tersangka Kivlan Zen sudah sesuai prosedur dan sudah didasari bukti permulaan yang cukup. Read more...
