"Semua perlu diproses hukum termasuk yang memberi perintah di luar kewenangan. Tindakan jabatan yang melanggar hukum harus diproses sesuai hukum yang berlaku," tandas Akhmad. Read more...
"Ini menambah panjang daftar kegagalan Kejaksaan Agung, punya kuasa besar tetapi impoten," sorot Petrus. Read more...
Pemprov NTT harus menunjukkan sikap dan tindakan dengan tetap menjujung tinggi hukum, HAM dan asas-asas umum pemerintahan yang baik," sorot Petrus. Read more...
"Saya peringatkan, aparat penegak hukum dan pengawas yang melakukan seperti ini adalah musuh kita semuanya, musuh negara. Saya tidak akan mentolerir siapa pun yang melakukan pelanggaran ini," tegas Presiden. Read more...
"Jika dibiarkan terus, distrust sosial semakin tinggi," kata Taufan. Read more...
"Laporan pasti kita tindak lanjuti sesuai prosedur," komit Kapolres Ryo. Read more...
"Ruang politik bagi pemimpin korup harus dibatasi. Sebab, jika korupsi sudah merajalela, maka hukum harus sungguh ditegakan tanpa kompromi," sorot Gabriel. Read more...
"Dengan demikian, tidak boleh dibatasi dengan Peraturan di bawah UU apalagi dengan Perkaba," timpal Petrus. Read more...
"Jika korupsi sudah merajalela, maka hukum harus sungguh ditegakan. Namun, jika hukum kehilangan kepercayaan (publik), maka negara sedang dalam ancaman serius," pungkas Gabriel. Read more...
"UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas, dalam kasus intoleran, radikal, persekusi dan SARA, merupakan keharusan di tengah menguatnya kejahatan intoleransi dan radikal yang mengancam disintegrasi bangsa," tandas Petrus. Read more...
"Kami meminta KPK untuk mengusut penyaluran alsintan yang menggunakan dana APBN ini," tegas Bupati Frederikus. Read more...
Gabriel menegaskan bahwa terkait hal ini, penggiat anti korupsi termasuk pihak KOMPAK Indonesia kembali melaporlan ke KPK RI. Read more...
"Kapolda NTT harus mencopot AKBP Sajimin dari jabatan Kapolres Sikka, karena digua terpapar intoleransi dan radikalisme di Sikka," desak Petrus. Read more...
Sugeng beralasan, dalam memperjuangkan hak hukumnya, Djoktjan berhak diwakili oleh Advokat. Read more...
Mahfud meminta agar tugas pokok berkaitan dengan keamanan negara harus tetap dilakukan dengan baik. Read more...
"Jangan mau dijadikan alat politik dalam penanganan kasus korupsi," tandas BKH. Read more...
Terhadap dua tersangka ini, lanjut dia, masing-masing mengajukan kredit sebesar 10 Miliar. Read more...
"Telah terjadi pembiaran dan pengabaian penanganan laporan di lingkup Polresta Kupang Kota. Tunjukkan profesionalitas dan tidak diskriminatif menanggapi lapoan kasus," sorot Gabriel. Read more...
"Jadi tidak ada penundaan hukuman bagi orang yang sudah minta PK. Itu saja demi kepastian hukum dan perang melawan korupsi," tegas Mahfud. Read more...
