"Ini presenden buruk terhadap citra penegakan hukum di lingkup Polda NTT. Masyarakat tentu kecewa dengan kondisi ini. Ini bentuk degradasi hukum serius," kata Petrus. Read more...
"Faktanya praktek kawin kontrak ini berujung pada tindakan kekerasan, intimidasi, eksploitasi seksual dan penelantaran secara ekonomi terhadap korban," sorot Pastor Paul. Read more...
"Mendesak Bupati Bogor untuk menarik dan mencabut kembali Surat Pelarangan kegiatan JAI tersebut yang bukan kewenangannya," desak Sugeng. Read more...
puisi ini hanya litani yang tersisih lahir atas nama panggilan nurani saat hukum seperti benang kusut tak berujung Read more...
Massa aksi mendesak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur untuk segera mengumumkan hasil otopsi sesuai pasal 134 ayat (1) KUHAP. Read more...
“Jadi, Presiden dapat membuat Keppres pencabutan status warganegara mereka,” tegas Sugeng. Read more...
"Kepercayaan publik terhadap profesionalisme dan independensi kinerja Penyidik, sungguh diuji dalam kasus ini. Institusi penegak hukum harus memulihkan rasa keadilan publik, agar hukum tetap menjadi panglima tertinggi, tanpa intervensi," desak Petrus. Read more...
"Terkesan, ada sesuatu yang dicoba ditutup-tutupi dan sedang dicari alasan pembenarannya. Ini jelas mencederai marwah hukum. Institusi penegak hukum seolah tidak mampu menunjukkan profesionalisme dan kredibilitas dalam mengungkap tuntas kasus ini. Ini pr Read more...
"Maka Tim Advokat untuk Orang Asli Papua akan mengajukan pengaduan di Komisi III DPR RI dan Propam Mabes Polri," tegas Sugeng. Read more...
Petrus menilai, kekhawatiran bahwa Ronny memiliki konflik kepentingan, justru kamuflase yang aneh. Read more...
"Ini adalah bagian dari teror melalui framing Media bahwa FLR akan dijadikan tersangka berdasarkan petunjuk dalam putusan Hakim terhadap Terdakwa Yulia Afra," sorot Petrus. Read more...
"Framing dan pemberitaan media telah membuahkan apa yang disebut Trial By The Press dan dikhawatirkan pada narasi dalam framing itulah, FLR hendak dikriminalisasi sebagai target berikut." Read more...
Hakim pun menyebut perbuatan terdakwa Hadmen turut menguntungkan mantan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya sebesar Rp 568 juta, Sekda NTT Benediktus Polo Maing sebesar Rp 100 juta dan Syamsul Rizal sebanyak Rp 25 juta. Read more...
Mantan kepala dinas PRKP provinsi NTT, Yulia Afra, divonis pidana lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Read more...
Pasalnya, pasca dilakukan autopsi jenazah pada Rabu (27/11/19) lalu, hingga kini belum ada penjelasan resmi kepada publik dari pihak Polres Ende terkait hasil autopsi tersebut. Read more...
Daniel ditunjuk Presiden untuk menggantikan I Dewa Gede Palguna yang telah dua periode menjabat Hakim Konstitusi dan telah memasuki masa pensiun. Read more...
PMKRI Cabang Kupang dengan tegas meminta Kapolda NTT, Irjen Pol. Hamidin untuk mencopot Kapolres Ende, AKBP Achmad Muzayin dan meminta agar segera memeriksa Bupati Ende, H. Djafar H Achmad. Read more...
"Autopsi ini guna memastikan sebab-sebab kematian dan mengungkap pelaku di balik peristiwa tragis tersebut," kata Petrus. Read more...
"Justru inilah yang merupakan pelanggaran HAM yang dilakukan sebuah Institusi atau Organisasi yang didirikan dengan cita-cita yang sangat mulia yakni mengamalkan Pancasila, tetapi menolak dikritik dengan sikap yang arogan, represif dan intimidasi," kecam Read more...
