Aksi massa saat sidang putusan sengketa Pilpres 2019 pada 28 Juni di MK tidak tepat. Semua kelompok masyarakat menghormati keputusan MK tanpa ada aksi unjuk rasa. Read more...
"Inilah yang disebut dengan pemikiran sesat Hukum Progresif oleh Paslon nomor urut 02 melalui Tim Kuasa Hukum agar MK menjadi lembaga Superbody," kritik Petrus. Read more...
Alasannya, PHPU yang diajukan dengan tujuh petitum secara alternatif dimaksud, sama sekali tidak menggambarkan secara formil dan materil substansi sengketa PHPU. Read more...
Untuk sengketa PHPU Pilpres dalam peraturan MK tidak secara eksplisit mengatakan pemohon dapat mengajukan perubahan materi permohonan. Read more...
Kehilangan rasa kepercayaan terhadap lembaga hukum, kata Dahnil, terjadi setelah menjalani segala proses tahapan pemilu. Read more...
Pesan tersebut disampaikan Jimly karena ia yakin pascapemilihan presiden (pilpres), kedua kubu pasangan calon akan mengklaim bahwa mereka menemukan berbagai sengketa dalam Pemilu 2019. Read more...
Sistem penerimaan perkara untuk penanganan sengketa hasil Pilkada 2018 kali ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya, karena juga dapat dilakukan melalui laman khusus dalam jaringan. Read more...
Menurut Jimly, Presiden ikut dalam pengesahan UU MD3 karena awalnya tidak mengetahui persis semua isi revisi aturan tersebut. Presiden, kata dia, baru tahu ketika banyak pihak bersuara dan menyikapi UU MD3. Read more...
Adapun Jokowi menyatakan, alasannya tidak meneken UU tersebut karena bisa menimbulkan perdebatan di masyarakat. Read more...
"Ini masalah besar yang harus segera disikapi. Kami atas nama Forum Dekan FH dan STIH Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia mendesak agar Arief Hidayat segera mundur dari jabatannya sebagai Ketua MK dan Hakim Konstitusi," kata Ketua Forum,Trisno Rah Read more...
Mendagri mengatakan pendapat pemerintah terkait jumlah PT itu sudah disampaikan dalam Sidang MK yaitu presentasenya tidak melanggar UUD 1945. Read more...
Para Pemohon mencabut gugatan dengan alasan Perppu Ormas yang menjadi objek permohonan sudah menjadi Undang-Undang. Read more...
Uji materi terhadap UU Kemeneg menjadi sebuah keharusan untuk memperkuat struktur dan menambah kewenangan kementerian. Kongres Koperasi III di Makassar yang dimotori oleh gerakan koperasi belum lama ini merekomendasikan amandemen UU Kemeneg. Read more...
Ketiganya yaitu Saldi Isra (Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas), Bernard Tanya (dosen di Universitas Nusa Cendana), dan Wicipto Setiadi (mantan Dirjen Kementerian Hukum dan HAM). Read more...
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan KPK sudah mengusut kasus ini sejak enam bulan lalu. Penyidik mencatat Patrialis telah menerima uang secara bertahap sebanyak tiga kali melalui Kamaludin. Read more...
Tertangkapnya seorang hakim MK memiliki dampak serius dan dampak ikutan pada produk kerja lembaga pengawal Konstitusi ini. Read more...
Ketua MK Arief Hidayat mengatakan, sejak siang hingga sore ini, kedelapan hakim MK telah menggelar rapat menyikapi kasus OTT tersebut. Hakim MK menyatakan mendukung penuh KPK dalam menuntaskan kasus tersebut. Read more...
Jokowi berharap hak-hak konstitusi warga tetap dijamin dengan baik oleh negara melalui MK. Read more...
