Menyikapi wabah DBD yang terus meningkat, Komisi III DPRD Ende menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Ende. Read more...
Gabriel menilai, dengan penghentian penyidikan terhadap kasus ini, maka kredibilitas publik terhadap kinerja penyidik Polda NTT dan Polres Ende terkait asas profesionalisme penegakan hukum sedang mengalami krisis integritas. Read more...
"Saya berharap agar kita sekalian merawat keberagaman di daerah ini dengan baik. Perbedaan suku, agama, ras dan golongan harus menjadi rahmat buat kita semua," ajak Benny. Read more...
Komisi III DPRD Ende memberi perhatian dan catatan serius di sektor Pendidikan. Read more...
"Kepercayaan publik terhadap profesionalisme dan independensi kinerja Penyidik, sungguh diuji dalam kasus ini. Institusi penegak hukum harus memulihkan rasa keadilan publik, agar hukum tetap menjadi panglima tertinggi, tanpa intervensi," desak Petrus. Read more...
"Maka Tim Advokat untuk Orang Asli Papua akan mengajukan pengaduan di Komisi III DPR RI dan Propam Mabes Polri," tegas Sugeng. Read more...
"Kami akan bawa kasus ini ke Komisi III, Komnas HAM serta Kontras, jika kasus ini tidak segera tuntas," tegas Ebiet. Read more...
"Semoga spirit kemitraan sebagai lembaga negara mampu mengubah wajah daerah ini ke arah yang lebih baik. Salam kebajikan untuk kebijakan pro-rakyat menuju perubahan," tutup Vinsen. Read more...
“Kami menyerap aspirasi dari masyarakat bahwa banyak pasien peserta BPJS membeli obat di luar RSUD Ende. Sampai kapan hal ini berakhir dan langkah apa yang dilakukan RSUD Ende dalam menyikapi persoalan ini?" tanya Bento. Read more...
"Ini presenden buruk terhadap tata kelola birokrasi yang langsung bersentuhan dengan hak-hak dasar para pendidik yang terus berjuang meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat SD dan SMP," sorot Vinsen. Read more...
"Apabila pemerintah (Bupati, red) tidak mampu dan setengah hati menyikapi ini, maka para GTT juga punya hak politik untuk menuntut Bupati mundur," desaknya lantang. Read more...
"Diharapkan agar mulai 2020 mendatang, tidak terjadi polemik terkait Honorer GTT dengan saling melempar tanggung jawab antara pihak Dinas P dan K dan inspektorat. Polemik ini juga menjadi wajah buram pemerintah dalam mendukung pendidikan di daerah ini," Read more...
"Berhenti untuk menghibur guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dan sebagai pahlawan habis gelap terbit terang dengan menunjukkan ketegasan dalam kebijakan melalui realisasi pembayaran honorer GTT," tandas Vinsen. Read more...
Komisi III DPRD Ende akan terus melakukan pengawasan secara intens terhadap pembangunan RS Pratama Ende di Wewaria. Read more...
"DPR dan pemerintah telah sepakat. Pengangkatannya semua dari Presiden untuk Dewas periode 2019-2023," ujar Taufiqulhadi. Read more...
Selama ini yang diberantas oleh KPK justru hanya kejahatan korupsi, sementara kejahatan nepotisme dan kolusi tidak pernah disentuh oleh KPK. Read more...
"Ini menunjukkan presenden buruk wibawa Negara dalam menjaga marwah hukum bagi keadilan sosial,” ketus Yoseph. Read more...
Mendagri tidak bisa memberi jaminan waktu pencabutan moratorium pemekaran. Karena hal itu bergantung pada keuangan negara dan pertumbuhan ekonomi ke depan. Read more...
Pengaturan secara khusus mengenai contempt of court dalam R KUHP tidak diperlukan karena sistem peradilan di Indonesia tidak memungkinkan untuk adanya pranata contempt of court. Read more...
