Presiden menyampaikan pemerintah juga memberikan prioritas yang tinggi pada upaya pencegahan korupsi, sebagaimana halnya dengan upaya penindakan. Read more...
Juru bicara KPK, Febri Diansyah menyebut LHKPN untuk dua bakal calon presiden yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto serta bakal cawapres Sandiaga Uno telah lengkap. Sementara untuk LHKPN bakal cawapres, Ma’ruf Amin masih dalam proses kelengkapan berkas. Read more...
"Pasir Prima Coal sudah menambang sebanyak 1 juta metrik ton senilai Rp 857,58 miliar. Dengan izin yang bermasalah ada pihak yang mendapatkan untung besar. Di sini indikasi ada kerugian negara...” Read more...
Mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Presiden menyampaikan selalu menekankan masalah integritas. Read more...
Bupati Ngada Marianus Sae menerima suap Rp 5,937 miliar dan gratifikasi senilai Rp 875 juta yang berasal dari para pengusaha dan kepala dinas di kabupaten Ngada. Read more...
ACFFEST 2018 mengusung tagline Integrity Starts From You, Make Your Movie yan menekankan bahwa integritas harus dimiliki oleh semua insan, termasuk pegiat kreatif. Read more...
Ganjar Pranowo mengaku tidak mengenal dengan dua tersangka kasus korupsi KTP-elektronik (KTP-e) masing-masing Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung. Read more...
KPK sebaliknya meminta para kontestan atau calon untuk tidak mengajak masyarakat dalam transaksi. Read more...
Mantan gubernur yang akrab dipanggil Aher itu dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan pelanggaran hukum dalam pengelolaan deposito yang dimiliki pemerintah Jawa Barat. Read more...
"Katanya OTT, mengapa diminta menyerahkan diri?" kata Hugo. Read more...
Sebagai pimpinan KPK, Syarif berharap pembaruan hukum di negara ini mampu menciptakan kepastian hukum dan memberi manfaat. Read more...
"Iya, tanggung jawab ada pada Komisi II. Itu kan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di DPR," ujar Mekeng. Read more...
Instansi yang paling besar nilai laporan gratifikasinya adalah Kementerian Keuangan sekitar Rp 2.8 miIiar, Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 197 juta, Kementerian Kesehatan Rp 64,3 juta, Otoritas Jasa Keuangan Rp 47,5 juta, dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Read more...
"Mengadu saja ke KPK, jangan memfitnah. Anda harus punya bukti lengkap. Identitasmu disembunyikan, namun jika ingin hadiahnya, akan dibuka namanya," kata Agus Rahardjo. Read more...
"Dalam koridor hukum, pasca putusan Praperadilan oleh Pengadilan Negeri, maka wajib hukumnya penyidikan terhadap kasus korupsi gratifikasi tujuh anggota DPRD Ende dan Dirut PDAM Ende, harus dibuka kembali dan mengungkap tuntas segenap pihak yang terlibat Read more...
Dominikus menyebutkan sanksi administatif bisa diberikan kepada terlapor dalam hal ini Gubernur DKI jika tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI. Kewenangannya sebagai kepala daerah bisa dicabut. Read more...
"Tanpa keseriusan Novanto, permohonan sebagai justice collaborator tersebut dapat ditolak KPK. Dikabulkan atau tidak, akan bergantung hasil pembicaraan dengan jaksa penuntut umum," ujar Febri. Read more...
"Saya yakin KPK sudah punya pemetaan sejak awal, apakah kemudian layak menjadi JC atau tidak. KPK punya mekanismenya. Sekali lagi KPK punya dasar, serahkan ke KPK," ujar Ade. Read more...
"Negara kita ini negara hukum. Jadi, kalau ada bukti hukum, ada fakta-fakta hukum, diproses saja. Jika memang terlibat, semua memang harus berani bertanggung jawab," kata Presiden Jokowi. Read more...
