"Dalam koridor hukum, pasca putusan Praperadilan oleh Pengadilan Negeri, maka wajib hukumnya penyidikan terhadap kasus korupsi gratifikasi tujuh anggota DPRD Ende dan Dirut PDAM Ende, harus dibuka kembali dan mengungkap tuntas segenap pihak yang terlibat Read more...
Dominikus menyebutkan sanksi administatif bisa diberikan kepada terlapor dalam hal ini Gubernur DKI jika tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI. Kewenangannya sebagai kepala daerah bisa dicabut. Read more...
"Tanpa keseriusan Novanto, permohonan sebagai justice collaborator tersebut dapat ditolak KPK. Dikabulkan atau tidak, akan bergantung hasil pembicaraan dengan jaksa penuntut umum," ujar Febri. Read more...
"Saya yakin KPK sudah punya pemetaan sejak awal, apakah kemudian layak menjadi JC atau tidak. KPK punya mekanismenya. Sekali lagi KPK punya dasar, serahkan ke KPK," ujar Ade. Read more...
"Negara kita ini negara hukum. Jadi, kalau ada bukti hukum, ada fakta-fakta hukum, diproses saja. Jika memang terlibat, semua memang harus berani bertanggung jawab," kata Presiden Jokowi. Read more...
"Saya bukan orang Belanda dan Jepang yang dalam sejarah menjajah negeri kita, menyiksa orang tua. Saya anak bangsa yang sudah memberikan kontribusi," kata Nur Alam saat membacakan pleidoi. Read more...
“Karena AMAN berada di seluruh Indonesia, dari ujung Sumatera sampai Papua, maka KPK ingin menjalin hubungan agar kampanye anti-korupsi termasuk korupsi SDA, bisa disalurkan lewat AMAN. Kami akan membuat forum anti-korupsi sehingga KPK dan AMAN bisa sali Read more...
Pada kesempatan itu, KPK juga menitipkan dua kuda hasil laporan gratifikasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah ditetapkan menjadi milik negara ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Read more...
“Ali terbukti melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, Ali juga melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 te Read more...
Jokowi berharap Heru bisa membawa tradisi baik KPK ke BNN. Heru dapat menerapkan good governance dan tata kelola organisasi yang baik di BNN seperti di KPK. Read more...
"Kami mengapresiasi pelaporan gratifikasi yang dilakukan. Ini adalah contoh positif yang sepatutnya diikuti oleh seluruh pegawai negeri dan penyelenggara negara. Poin utama sebenarnya bukan pada jumlah uang. Namun contoh yang konsisten yang telah dilakuk Read more...
Ditegaskan Mendagri, langkah-langkah pencegahan sebenarnya sudah intensif dilakukan. Misalnya, Deputi KPK sudah datang ke Kemendagri menyampaikan aspek-aspek pencegahan korupsi. Tapi masih saja ada yang kena OTT. Read more...
Penangkapan sejumlah kepala daerah dalam OTT KPK, seperti peribahasa nila setitik rusak susu sebelangan. Hanya karena beberapa orang kepala daerah korupsi, semua kepala daerah kena getahnya. Read more...
“Biarkan proses hukum berjalan hingga ada kepastian status hukum dari pihak KPK sebagai lembaga yang berwenang dalam persoalan ini. Tentu ada banyak perspektif publik yang dibangun apalagi bertepatan dengan momentum pemilihan kepala daerah (pilkada) NTT. Read more...
Saat ditanya apakah perlu pembentukan Dewan Pengawas KPK itu, Presiden Jokowi mengatakan dia akan membaca terlebih dahulu usulan dimaksud. Read more...
“Provinsi NTT tidak hanya darurat perdagangan manusia (human trafficking) melainkan juga darurat korupsi. NTT miskin karena korupsi sebagai salah satu faktor penyebabnya. KPK harus memberikan perhatian serius di Provinsi NTT dengan menindak tegas penyele Read more...
Apabila becak diberikan izin kembali beroperasi, maka kemungkinan populasi penduduk di Jakarta bertambah karena banyak warga di luar daerah ingin mencari penghidupan sebagai penarik becak. Read more...
“LHKPN merupakan instrumen untuk menguji integritas moral, kejujuran dan kepatuhan setiap kepala daerah dalam mengelola keuangan daerah. Bagi calon kepala daerah yang sedang menjabat dan hendak mencalonkan kembali, perlu ditelusuri harta kekayaan selama Read more...
"Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa secara bersama-sama tersebut sudah mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp 2.314.904.234.275..." Read more...
