Menurut Petrus, KPK berwenang melakukan Penyelidikan dan Penyidikan termasuk melakukan penggeledahaan dan penyegelan sesuai ketentuan pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK. Read more...
"Jika tidak dicegah dan disikapi secara serius, maka bentuk kejahatan kebijakan tersebut menjadi sumber praktek korupsi di Republik ini," ungkap Gabriel. Read more...
PDI Perjuangan tidak akan menolak langkah-langkah yang dibutuhkan dalam penegakan hukum sepanjang ada bukti-bukti yang kuat. Read more...
Pramono menegaskan, sejak awal pemerintah ingin KPK yang kuat sehingga korupsi di Indonesia bisa berkurang. Read more...
Menurut Firli, KPK menangkap pemberi dan penerima suap dalam OTT tersebut. Read more...
Untuk itu, lanjut Petrus, kinerja KPK pada periode yang lalu perlu diaudit forensik. Read more...
"Pengumuman ini perlu dan penting, agar publik terutama pihak-pihak yang dipanggil KPK baik sebagai Saksi maupun Tersangka, tidak dibingungkan oleh ketentuan pasal 70C UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK, karena berimplikasi tidak sahnya hasil penyidikan, Read more...
“Hal ini didasarkan pada fakta bahwa selama ini Aparat Penegak Hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan serta KPK RI sering kali 'mempetieskan' perkara Tindak Pidana Korupsi,” sorot Gabriel. Read more...
Lembaga KPK menilai putusan terhadap Sofyan Basir bukan bebas murni, sehingga hal itu yang akan dijadikan argumentasi awal pada memori kasasi. Read more...
KPK membutuhkan salinan putusan untuk mengidentifikasi keputusan hakim. Read more...
"Ini isyarat bahwa ada alarm bahaya bagi KPK jika terbukti salah dalam proses penyidikan dan penuntutan," sentil Petrus. Read more...
Salah satu kewenangan KPK berdasarkan UU yakni berwenang mendaftarkan, memeriksa dan mengumumkan harta kekayaan setiap Penyelenggara Negara. Read more...
"Pernyataan bahwa Mekeng mangkir dari panggilan KPK, itu tidak benar. Untuk itu kami perlu memberikan klarifikasi kepada publik agar melihat kasus ini secara objektif," ungkap Petrus. Read more...
Dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Read more...
KPK pun mengaku sedang mempertimbangkan untuk melakukan opsi penjemputan paksa terhadap Mekeng. Read more...
Oleh sebab itu, JAHID menyerukan mosi tidak percaya dan mendesak lima Komisioner KPK periode 2015-2019 untuk segera mundur. Read more...
Presiden diberi kewenangan konstitusional untuk menerbitkan Perppu dalam situasi yang demikian, namun ketentuan pasal 22 UUD 1945 hanya menekankan pada anasir-anasir kegentingan yang memaksa. Read more...
Kurnia mengatakan penerbitan Perppu telah memenui syarat obyektif yang diatur dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Read more...
Presiden sebenarnya boleh mengeluarkan atau tidak perppu. Jadi, hal tersebut merupakan hak dan kewenangan Presiden yang diberikan oleh UUD 1945. Read more...
