"Kita memang memerlukan lembaga ini, karena salah satu tugas dan fungsi KORPRI yakni memberikan perlindungan hukum dan advokasi ASN," tegas Zudan. Read more...
"Mari kita cermati bagaimana cara menyusun tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja ini disusun berdasarkan risiko. Pekerjaannya semakin tinggi, risiko tunjangan kinerjanya semakin besar pula," ujar Prof. Zudan. Read more...
Larangan itu berlaku bagi seluruh ASN di berbagai jenjang jabatan. Dari mulai instansi aparat penegak hukum maupun aparatur pemerintah pada beberapa waktu mendatang. Read more...
"Komnas HAM nampak ditunggangi oleh kepentingan kelompok lain yang ingin mendiskreditkan Pemerintah dan DPR terkait revisi UU KPK dan pembersihan dalam tubuh KPK terkait pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK, melalui momentum TWK Pegawai KPK," u Read more...
Advokat senior ini beralasan, praktek di mana penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi (big fish) yang sesungguhnya, sudah diantisipasi di dalam UU Tentang KPK, namun ketentuan ini hanya ditujukan kepada Pe Read more...
"Siapa pun yang dalam dirinya bersemai intoleransi dan radikalisme, maka bisa saja tidak lolos uji moderasi bernegara dan beragama," imbuhnya. Read more...
Komitmen ini sejalan dengan upaya Kemenkumham dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Read more...
"Saya menginginkan aparatur yang tidak saja pintar, tetapi terutama harus mampu bekerja sama dan loyal terhadap tugasnya,” harap Bupati Djafar. Read more...
Ada tiga area besar yang menjadi pusat perhatian, yakni perizinan dan tata niaga, keuangan dan pengadaan barang jasa serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Read more...
ASN harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Read more...
Di dalam SK tersebut mengatur tentang penegakan hukum terhadap ASN yang melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Read more...
ercatat ada 16 orang yang kebanyakan bolos lebih dari lebih dari 46 hari, dua orang menjadi calo CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), penyalahgunaan narkotika, melakukan pungli, pemalsuan dokumen CPNS, cerai tanpa izin pejabat yang berwenang. Read more...
Langkah pemberhentian kepada ASN korupsi yang telah inkracht harus segera dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan mengingat tindakan korupsi menyangkut kerugian negara dan wibawa birokrasi. Read more...
Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan pemblokiran data kepegawaian terhadap 188 Aparatur Sipil Negara (ASN) korupsi (data kondisi sampai Juni 2018) yang telah ditetapkan dalam keputusan hukuman tetap (inkracht). Read more...