Mantan Dekan Fakultas Hukum ini mengatakan, tugas utama seorang akademisi adalah mengkader calon-calon pemimpin bangsa di masa depan, mempersiapkan mahasiswa agar mereka siap pakai serta siap berkembang di masyarakat.
Perbedaan pendapat, perbedaan perspektif, perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang sangat wajar dalam demokrasi, terlebih pada tahun politik, menjelang pemilu, pertarungan opini pasti terjadi. Read more...
Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma mengatakan, pertemuan ini untuk menyatukan visi melihat Indonesia ke depan pasca Pemilu 2024. Read more...
Wamenkominfo menyoroti peran penting akademisi komunikasi yang bisa berpartisipasi dalam merumuskan pesan-pesan komunikasi publik yang strategis bagi pemerintah dan industri melalui hilirisasi hasil-hasil penelitian. Read more...
Peneliti yang aktif menyoroti isu toleransi dan perdamaian ini menyatakan, masyarakat Indonesia sering menyamakan toleransi dengan permisivisme, yaitu membolehkan atau menyamakan segala hal. Read more...
"A hugely important and influential public intellectual, and a brave pelopor berpikir kritis pada zaman Orba whose legacy and contribution will live on..." Read more...
"Pilkada adalah pesta rakyat yang berdaulat untuk menghentikan kepemimpinan yang tidak pro rakyat karena sibuk berpolitik dan mengejar kekuasaan," sorot Redem. Read more...
Hingga saat ini, terdapat sekitar 1.195 dosen di 27 kampus di seluruh Indonesia yang telah menyatakan sikap menolak RUU yang dinilai bakal melumpuhkan Lembaga Antikorupsi. Read more...
Sebagai seorang politikus yang patriotis, mestinya Paslon 02 membela kepentingan dan keutuham bangsa, bukan mengedepan kepentingan individu. Read more...
Panggung MK kali ini tidak sekadar jadi panggung pembuktian kecurangan saja tapi akan lebih menjadi panggung pembentukan opini dan jalan kehormatan bagi para pasangan calon. Read more...
Dr. Johanes Tuba Helan, MHum mengatakan, tidak mungkin dilaksanakannya Pemilu ulang secara keseluruhan, karena kecurangan tidak terjadi di semua tempat. Read more...
Hasutan/tindakan/perbuatan 'people power' dengan maksud memobilisasi massa untuk menggulingkan pemerintahan yang sah adalah tindakan inkonstitusional yang dapat dijatuhi sanksi hukum. Read more...