"Ini semua berkat kerja keras dan kerjasama semua pihak serta dukungan masyarakat Nagekeo," kata Bupati Don. Read more...
Seperti diketahui, tahun ini Pemerintah Pusat mengalokasikan dana Otsus untuk Papua sebesar Rp 5,86 triliun dan Papua Barat Rp 2,51 triliun. Read more...
“Saya ingin agar dilakukan pendataan yang cermat dan akurat sehingga tidak tumpang tindih. Saya minta bantuan kepada Kapolda, Danrem dan Kejaksaan tinggi untuk mengawal proses ini, sehingga bantuan ini tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan,” im Read more...
“Kami minta untuk segera belanjakan APD dan didistribusikan kecRumah Sakit dan setiap Puskesmas. Itu kebutuhan utama yang harus diprioritaskan. Jangan sampai setelah ada pasien yang dinyatakan Positif Corona atau meninggal karena Corona, baru ambil tinda Read more...
"Secara lembaga, DPRD Sikka mendukung total Pemda yakni Bupati dan jajarannya dalam upaya percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Nian Tana Sikka, termasuk dukungan anggaran," ungkap Manto. Read more...
Bupati Karolin menerangkan bahwa pembatalan DAK Kabupaten Landak sudah sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat dengan melakukan pengalihan anggaran ke penanganan Covid-19. Read more...
Anggaran merupakan amanah yang diberikan warga yang harus dikelola secara benar dan transparan oleh pemerintahan daerah, yang meliputi eksekutif dan legislatif. Read more...
Daripada anggaran terkuras untuk belanja dinas yang kurang substansi, sebaiknya anggaran itu digunakan untuk kepentingan belanja langsung kepada masyarakat. Read more...
Kabupaten Landak menjadi salah satu dari 62 kabupaten di Indonesia yang ditetapkan sebagai kabupaten tertinggal yang terentaskan. Read more...
“Saya persembahkan penghargaan Indonesia Awards 2017 ini untuk seluruh masyarakat Nabire," ungkap Bupati Nabire. Read more...
Tercatat ada 38 persen daerah yang fokus pembangunannya tidak jelas. Ironisnya, penyerapan anggarannya habis, tapi fokus programnya tidak jelas. Read more...
Problem di daerah yang menjadi tanda tanya adalah mahalnya pengadaan barang dan jasa. Hal ini juga ditemukan Irjen Kemendagri bersama KPK dan BPKP. Read more...
Sebanyak enam provinsi yang belum menyepakati anggaran Pilkada Serentak yaitu Jawa Timur, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Sulawesi Tenggara. Read more...
