Kalau KPK ikut campur berarti KPK sudah berkonspirasi untuk merampas hak rakyat. Justru KPK seharusnya melindungi hak rakyat dengan mencegah rencana perampasan hak rakyat tersebut. Read more...
Sikap kejaksaan yang tidak konsisten ini telah membangkitkan amarah masyarakat pemilik lahan yang tergabung dalam Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan (KPKS-BH). Read more...
Abdi negara dan abdi masyarakat di Direktorat Penegakan Hukum Pidana Kemen LHK belum berhasil dalam merespons dinamika keterbukaan informasi sehingga pelayanan publik cenderung menjadi tidak efisien dan tidak responsif. Read more...
Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Merah Putih (LBH-RMP), DR Ricky Sitorus tantang Kementerian LHK dan Dinas Kehutanan Propinsi Sumut untuk menunjukkan bahwa Register 40 itu Kawasan Hutan Negara Tetap. Read more...
Menurut kuasa hukum DL Sitorus, Marihot Siahaan, salah TKP terjadi akibat salah proses hukum, karena pada waktu sidang pidana DL Sitorus tidak pernah dilakukan rekonstruksi atau olah TKP dan pemeriksaan setempat. Read more...