Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan dalam pokok permohonan bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara pasti TPS-TPS yang mengalami permasalahan perolehan suara. Read more...
Justitia est ius suum cuique tribuere; Keadilan harus diberikan kepada yang berhak menerimanya. Maka dengan putusan MK, saya bersyukur mendapatkan legitimasi rakyat (pemilu) dan legalitas hukum. Read more...
Sidang pembacaan putusan akhir untuk 202 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif akan digelar selama empat hari, mulai Selasa (6/8/2019). Read more...
Pada 6 Agustus sampai 9 Agustus 2019, MK akan membacakan secara bertahap 260 perkara PHPU Pileg. Read more...
Ada 315 kabupaten/kota yang tidak berperkara perselisihan hasil pemilu legislatif di MK. Read more...
80 perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian dan tidak disebutkan dalam sidang putusan sela tersebut masih harus menunggu hingga pengucapan putusan akhir. Read more...
Saksi bisa berasal dari jajaran KPU kabupaten, kota, maupun provinsi. Jumlah saksi untuk setiap perkara pun akan disesuaikan dengan kebutuhan dan merujuk kepada aturan MK. Read more...
Untuk perkara selain dan selebihnya yang tidak dinyatakan dismissal serta yang tidak dinyatakan lanjut pada sidang pembuktian agar menunggu panggilan sidang dari mahkamah untuk sidang pengucapan putusan. Read more...
Pada hari pertama Mahkamah memeriksa 68 perkara dari provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh, Maluku Utara, dan Papua. Read more...
Perubahan angka di dalam berita acara di formulir DA1, tetapi SK KPU No 987 tidak berubah, maka tidak terjadi apa-apa dan tidak mengubah hasilnya. Read more...
Selain pengurangan dan penggelembungan suara, penggugat juga mempersoalkan pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Read more...
