Yusril mengatakan pihaknya bersyukur telah berkesempatan untuk mengemukakan berbagai bukti, sanggahan, maupun argumen di dalam persidangan. Read more...
Permohonan yang dibacakan selama tiga jam dalam sidang 14 Juni lalu itu disebut penuh teori, argumentasi ilmiah, pandangan ahli, analisis, kajian, hingga aspek perbandingan hukum dari negara lain. Read more...
Permohonan yang cacat formil ini bisa saja dinyatakan oleh Mahakamah Konstitusi dengan putusan tidak dapat diterima. Read more...
Maka, penegakan hukum tak boleh pandang bulu. Semua sama di mata hukum dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan. Read more...
Kerugian negara akibat korupsi dalam kasus itu mencapai miliaran rupiah. Read more...
"Inilah yang disebut dengan pemikiran sesat Hukum Progresif oleh Paslon nomor urut 02 melalui Tim Kuasa Hukum agar MK menjadi lembaga Superbody," kritik Petrus. Read more...
Alasannya, PHPU yang diajukan dengan tujuh petitum secara alternatif dimaksud, sama sekali tidak menggambarkan secara formil dan materil substansi sengketa PHPU. Read more...
"Hukum seperti tidak memberikan efek jera bagi pelaku perdagangan manusia,” kata Suster Lauren. Read more...
Ada benang merah antara peristiwa kerusuhan Mei 1998 dengan peristiwa kerusuhan tanggal 21-22 Mei 2019 yang lalu. Read more...
Menurut bukti yang disertakan tim itu, Ma'ruf masih memiliki jabatan di Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah saat menjadi calon wakil presiden hingga kini. Read more...
Artinya, konstitusi dasar kita mengatur bahwa tidak ada Pemungutan Suara Ulang seluruh Indonesia," tandas Petrus. Read more...
"Terkesan, komitmen penegakan hukum di wilayah Kejati NTT hanya slogan dan retorika belaka. Apalagi jika dugaan pelaku (koruptor) yakni pejabat atau mantan pejabat," nilai Gabriel. Read more...
Ketua Tim Kuasa Hukum TKN Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, kedatangan pihaknya ke MK untuk memperlancar proses persidangan. Read more...
Untuk sengketa pilpres pada 2019 ini, Ali Nurdin mengaku tidak melihat tantangan yang berbeda dibandingkan gugatan-gugatan pemilu sebelumnya. Read more...
DPN PERADI menilai, segala bentuk tindakan hasutan dan provokasi akan menimbulkan resistensi massa yang berpotensi pada tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum sehingga mengganggu ketertiban dan keamanan publik. Read more...
Warga telah minta bantuan ke beberapa pihak baik kelurahan, DPRD, BPN dan Walikota, namun tanpa hasil untuk sekedar dukungan surat sekalipun. Read more...
"Eggi Sudjana, selain tidak dalam posisi sebagai Advokat yang sedang menjalankan profesi juga melanggar semua ketentuan KEAI dan UU Advokat," tegas Sugeng. Read more...
JK menegaskan, kebebasan berpendapat harus tetap sesuai prosedur undang-undang. Read more...
Kasus hukum yang menimpa Ustaz Bachtiar Nasir (UBN) tidak bisa dinilai sebagai kriminalisasi ulama sepanjang penegak hukum memiliki alat bukti. Read more...
