PMKRI dengan tegas mendesak agar Kapolres Sikka dapat menyikapi kasus ini secara tegas, tuntas dan transparan, agar memenuhi rasa keadilan publik. Read more...
"Kita beri waktu tiga hari kepada Kapolres Sikka untuk mengekspose ke publik tentang peristiwa pidana yang terjadi, barang bukti yang disita dan para pelaku. Pulihkan marwah dan citra penegakan hukum di Nian Sikka," desak Petrus. Read more...
"Jika PPK bekerja sesuai regulasi sesungguhnya, tidak ada masalah. Namun siapa (PPK) berani melawan tekanan, intervensi 'big boss' yang mengatur mereka sebagai boneka atau figuran?" timpal Pattyona retoris. Read more...
Menurut Iryanto, jika Polda NTT dan Polres Ende ingin menjaga marwah institusi dan penegakan hukum, seharusnya meneruskan proses ini. Read more...
Massa aksi mendesak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur untuk segera mengumumkan hasil otopsi sesuai pasal 134 ayat (1) KUHAP. Read more...
"Kepercayaan publik terhadap profesionalisme dan independensi kinerja Penyidik, sungguh diuji dalam kasus ini. Institusi penegak hukum harus memulihkan rasa keadilan publik, agar hukum tetap menjadi panglima tertinggi, tanpa intervensi," desak Petrus. Read more...
"Terkesan, ada sesuatu yang dicoba ditutup-tutupi dan sedang dicari alasan pembenarannya. Ini jelas mencederai marwah hukum. Institusi penegak hukum seolah tidak mampu menunjukkan profesionalisme dan kredibilitas dalam mengungkap tuntas kasus ini. Ini pr Read more...
"Jika terbangun harmonisasi sistemik di antara para penegak hukum, maka niscaya martabat dan jati diri bangsa tidak dicederai oleh tindakan koruptif yang kian marak,” nilai Luhut. Read more...
Presiden memastikan bahwa hubungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri saat ini tidak ada masalah. Read more...
