Kampus sebagai lembaga pendidikan tidak diperkenankan menjadi ajang perpolitikan praktis. Larangan tersebut telah diatur dalam Pasal 280, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Read more...
KIPP Indonesia menyarankan agar KPU DKI Jakarta tidak menggelar kampanye dan cuti di pilkada putaran kedua. KIPP Indonesia menilai hal itu akan merugikan pasangan calon yang bukan petahana. Read more...
Pemilihan Ketua KPU dinilai sangat penting agar segera melakukan supervisi terhadap proses Pilkada serentak di 101 provinsi dan kabupaten/kota pada 2017 mendatang. Read more...
“Informasi serta-merta” sebagaimana dijelaskan Pasal 10 UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Read more...
Kementerian Kesehatan, BPOM, dan juga Kepolisian harus bergerak cepat untuk membongkar kasus ini serta memastikan lokasi peredaran vaksin palsu tersebut. Read more...
UU Pilkada yang diturunkan menjadi PKPU dan Perbawaslu akan menjadi bukti ‘kekuatan politik’ mampu mengatur kehidupan berdemokrasi secara keseluruhan. Read more...
Majunya Ahok melalui jalur perseorangan ini diprediksi bisa mendorong munculnya banyak calon kepala daerah di berbagai daerah untuk maju melalui jalur perseorangan. Read more...
Abdulhamid juga meminta PKS maupun ormas MKGR untuk menjawab pertanyaan, mengapa membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang. Read more...
Proses seleksi penyelenggara harus betul-betul mendapat perhatian. Juga mengenai penegakkan hukum Pilkada yang selalu tumpul harus menjadi perhatian revisi UU Pilkada yang sedang dibahas. Read more...
keterbukaan informasi semakin penting karena MUI sudah menyatakan ingin menyertifikasi semua sektor kehidupan manusia, tidak saja makanan, minuman, kosmetika, obat-obatan, tetapi juga barang dan jasa. Read more...
Masyarakat yang tengah berperkara di pengadilan seharusnya bisa memanfaatkan UU KIP untuk mengakses informasi publik berupa putusan pengadilan yang selama ini sangat lambat disampaikan kepada para pihak. Read more...
Dalam kasus meninggalnya Wayan Mirna Salihin misalnya, yang begitu santer diberitakan oleh media, jika institusi penegak hukum tidak mau membuka seluruh hasil penyelidikan dan penyidikan terkait kasus tersebut maka publik patut untuk menghormatinya. Read more...
Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP RI) Rumadi Ahmad mengatakan, yang dapat menentukan apakah informasi/dokumen itu rahasia atau tidak adalah pihak BIN sendiri. Read more...
KIPP Indonesia menyatakan Pilkada Kalsel harus menjadi bahan evaluasi Pilkada serentak ke depan, khususnya mengenai netralitas dan profesionalitas penyelenggara. Read more...