Menurut Iryanto, jika Polda NTT dan Polres Ende ingin menjaga marwah institusi dan penegakan hukum, seharusnya meneruskan proses ini. Read more...
"Karena saat ini banyak modus perekrutan tenaga kerja ilegal yang akhirnya berdampak pada persoalan hukum, baik bagi para calo maupun bagi calon tenaga kerja itu sendiri," imbau Kapolres Ende. Read more...
"Kalian datang kepada orang yang tepat. Saya akan terus memonitor kasus ini," komit Kombes Pol. Sam Yulianus. Read more...
"Terkesan, ada sesuatu yang dicoba ditutup-tutupi dan sedang dicari alasan pembenarannya. Ini jelas mencederai marwah hukum. Institusi penegak hukum seolah tidak mampu menunjukkan profesionalisme dan kredibilitas dalam mengungkap tuntas kasus ini. Ini pr Read more...
Pasalnya, pasca dilakukan autopsi jenazah pada Rabu (27/11/19) lalu, hingga kini belum ada penjelasan resmi kepada publik dari pihak Polres Ende terkait hasil autopsi tersebut. Read more...
“Kita tidak ingin masyarakat menilai lembaga ini tidak punya wibawa dan tidak serius menangani berbagai pekerjaan fisik proyek tahun 2019 yang hingga kini belum tuntas," ungkap Ferry. Read more...
PMKRI Cabang Kupang dengan tegas meminta Kapolda NTT, Irjen Pol. Hamidin untuk mencopot Kapolres Ende, AKBP Achmad Muzayin dan meminta agar segera memeriksa Bupati Ende, H. Djafar H Achmad. Read more...
"Autopsi ini guna memastikan sebab-sebab kematian dan mengungkap pelaku di balik peristiwa tragis tersebut," kata Petrus. Read more...
"Polisi harus memastikan status hukum terhadap kasus ini agar tidak menimbulkan interpretasi yang membias dari publik," tandas Petrus. Read more...
"Atas nama Kepala Daerah, kami mendukung kinerja aparat kepolisian untuk bertindak profesional dan meminta agar pihak penyidik Polres Ende dapat mengungkap tuntas peristiwa kematian ini," kata Bupati Djafar. Read more...
"Untuk mengungkap kasus ini secara tuntas, Polres Ende harus melepaskan diri, dari ada atau tidaknya persoalan kepentingan (politik) di balik kematian Anselmus Wora," tandas Petrus. Read more...
Keluarga menilai korban meninggal tidak wajar dan diduga korban dibunuh secara terencana. Read more...
"Dengan cukup alat bukti, maka kasus gratifikasi ini harus terus diproses untuk dilimpahkan ke tingkat penuntutan," tandas Petrus. Read more...
“Tanpa intervensi (supervisi dan minitoring) dari KPK dan Polri, niscaya semua proses hukum terkait dugaaan korupsi di kalangan legislatif dan eksekutif di Ende akan jalan di tempat dan berpotensi berakhir dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP Read more...
“Jika Kapolres dan penyidik Polres Ende mengabaikan putusan praperadilan PN Ende, maka hal itu berdampak pada pengenaan tindakan menghilangkan penyidikan tindak pidana korupsi,” kata Petrus. Read more...
"Dalam koridor hukum, pasca putusan Praperadilan oleh Pengadilan Negeri, maka wajib hukumnya penyidikan terhadap kasus korupsi gratifikasi tujuh anggota DPRD Ende dan Dirut PDAM Ende, harus dibuka kembali dan mengungkap tuntas segenap pihak yang terlibat Read more...
"Putusan PN Ende yang mengabulkan gugatan praperadilan sebagai bentuk keberpihakan pada kepentingan mewujudkan "rasa keadilan publik." Putusan ini merupakan awal yang baik untuk membangun budaya hukum yang berpihak pada rasa keadilan publik." Read more...
“Oleh karena itu, sikap Kapolres Ende yang menghentikan penyelidikan kasus dugaan gratifikasi tujuh Anggota DPRD Ende dengan alasan telah mengembalikan uang gratifikasi kepada PDAM Ende, merupakan bentuk konspiratif atau persekongkolan guna melindungi pe Read more...
“Kita ketahui bersama bahwa masih dalam proses penyelidikan. Dalam perjalanan waktu, mau ditingkatkan ke tahap penyidikan. Tetapi, sesuai dengan apa yang disampaikan dari penyidik bahwa belum cukup bukti untuk dinaikan ke tahap penyidikan,” kata Kapolres Read more...
