SETARA Institute: Putusan MK Mesti Dipatuhi sebagai Acuan Bernegara

Akibatnya, oleh karena Perubahan Kedua UU Otsus ini tidak aspiratif/partisipatif dari OAP telah mendapatkan perlawanan/penolakan hampir sebagian besar rakyat di Provinsi Papua dan Papua Barat. Read more...

"Penundaan persidangan tanpa batas ini, dapat dinilai pihak Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi telah melakukan perbuatan abuse of power yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum bagi OAP," nilai Tim Hukum. Read more...

Majelis hakim juga menilai dalil pemohon yang menyatakan naskah draf revisi UU KPK ini fiktif adalah tidak beralasan menurut hukum. Lebih lanjut hakim konstitusi juga menyatakan pembentukan undang-undang telah sesuai prosedur. Read more...

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan batal keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua; Menyatakan diskualifikasi Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kore-Thobieas Uly," kata Ketua MK, Anwar Usman. Read more...

"Bahwa ide dan/atau tindakan untuk melantik seseorang yang telah secara kasat mata diketahui Warga Negara Asing menjadi pejabat publik, untuk alasan apapun merupakan perbuatan yang melawan konstitusi, hukum dan moral serta mencederai rasa keadilan dan de Read more...

"Hukum tidak boleh tarik ulur. Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus diberantas. Hukum jangan pandang bulu apalagi ada indikasi konspirasi dan transaksi," tegas Gabriel. Read more...

"Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab akibat dari keberlakuan Pasal 23 UU 39 Tahun 2008 dengan kerugian yang dialami oleh pemohon berkaitan dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945," ujar Hakim Suhartoyo. Read more...

"Dengan demikian, butir tuntutan kontradiksi dengan jati diri KAMI, sehingga membatah posisi KAMI sebagai gerakan moral," timpal Petrus. Read more...

Realitas yang terjadi di Indonesia, terdapat peningkatan persentase keterpilihan wakil-wakil rakyat yang sebetulnya sudah menjabat sebelumnya, sedangkan kinerjanya semakin menurun. Read more...

Daniel ditunjuk Presiden untuk menggantikan I Dewa Gede Palguna yang telah dua periode menjabat Hakim Konstitusi dan telah memasuki masa pensiun. Read more...

Norma-norma hukum harus dapat diimplementasikan di tengah masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat agar masyarakat memiliki hukum itu. Read more...

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mempersilakan kepada masyarakat untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sejumlah undang-undang (UU) seperti Undang-undang KPK. Read more...

MK menunggu pengajuan uji materi tersebut. MK menilai uji materi UU merupakan langkah konstitusional jika ada pihak yang tak sepaham. Read more...

Hakim-hakim MK menunjukkan prestasi biasa saja. Bahkan pada 8 putusan justru MK tidak menunjukkan progresivitas dalam pengambilan putusan. Read more...

Khusus point 3, 4, 5, 6 dan 7 dihukum penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun. Read more...

Menyikapi putusan Mahkamah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan kesiapannya melaksanakan segala putusan yang sudah dibacakan oleh sembilan Hakim Konstitusi itu. Read more...

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan dalam pokok permohonan bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara pasti TPS-TPS yang mengalami permasalahan perolehan suara. Read more...

Merujuk bukti video yang merekam proses perhitungan suara di suatu tempat, tidak menunjukkan bukti kuat adanya suara caleg Hanura ditulis untuk suara Partai Hanura. Read more...

Mahkamah menilai posita dan petitum Pemohon menjadi kabur karena tidak jelas apa yang sesungguhnya yang diminta oleh Pemohon. Read more...