Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mempersilakan kepada masyarakat untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sejumlah undang-undang (UU) seperti Undang-undang KPK. Read more...
MK menunggu pengajuan uji materi tersebut. MK menilai uji materi UU merupakan langkah konstitusional jika ada pihak yang tak sepaham. Read more...
Hakim-hakim MK menunjukkan prestasi biasa saja. Bahkan pada 8 putusan justru MK tidak menunjukkan progresivitas dalam pengambilan putusan. Read more...
Khusus point 3, 4, 5, 6 dan 7 dihukum penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun. Read more...
Menyikapi putusan Mahkamah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan kesiapannya melaksanakan segala putusan yang sudah dibacakan oleh sembilan Hakim Konstitusi itu. Read more...
Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan dalam pokok permohonan bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara pasti TPS-TPS yang mengalami permasalahan perolehan suara. Read more...
Merujuk bukti video yang merekam proses perhitungan suara di suatu tempat, tidak menunjukkan bukti kuat adanya suara caleg Hanura ditulis untuk suara Partai Hanura. Read more...
Mahkamah menilai posita dan petitum Pemohon menjadi kabur karena tidak jelas apa yang sesungguhnya yang diminta oleh Pemohon. Read more...
Sidang pembacaan putusan akhir untuk 202 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif akan digelar selama empat hari, mulai Selasa (6/8/2019). Read more...
Pada 6 Agustus sampai 9 Agustus 2019, MK akan membacakan secara bertahap 260 perkara PHPU Pileg. Read more...
Ada 315 kabupaten/kota yang tidak berperkara perselisihan hasil pemilu legislatif di MK. Read more...
80 perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian dan tidak disebutkan dalam sidang putusan sela tersebut masih harus menunggu hingga pengucapan putusan akhir. Read more...
Perkara yang dibacakan untuk dilanjutkan dalam pemeriksaan pembuktian, artinya perkara tersebut akan diperiksa dalam persidangan pembuktian. Read more...
Saksi bisa berasal dari jajaran KPU kabupaten, kota, maupun provinsi. Jumlah saksi untuk setiap perkara pun akan disesuaikan dengan kebutuhan dan merujuk kepada aturan MK. Read more...
Untuk perkara selain dan selebihnya yang tidak dinyatakan dismissal serta yang tidak dinyatakan lanjut pada sidang pembuktian agar menunggu panggilan sidang dari mahkamah untuk sidang pengucapan putusan. Read more...
Pada hari pertama Mahkamah memeriksa 68 perkara dari provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh, Maluku Utara, dan Papua. Read more...
Perubahan angka di dalam berita acara di formulir DA1, tetapi SK KPU No 987 tidak berubah, maka tidak terjadi apa-apa dan tidak mengubah hasilnya. Read more...
Selain pengurangan dan penggelembungan suara, penggugat juga mempersoalkan pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Read more...
Komisioner KPU, Viryan, mengatakan terkait sengketa hasil pemilu hanya dapat dilakukan ke MK. Ketika MK telah memutuskan, maka keputusan itu sudah bersifat final dan mengikat. Read more...
