Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi tersebut sangat dangkal, dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi Presiden sendiri, Menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya, untuk aktif berkampanye
Perubahan angka di dalam berita acara di formulir DA1, tetapi SK KPU No 987 tidak berubah, maka tidak terjadi apa-apa dan tidak mengubah hasilnya. Read more...
Fadli berharap, Bawaslu memiliki pertimbangan dan alasan yang mendalam dalam keputusannya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Read more...
DPR dan Pemerintah diminta untuk segera menyelenggarakan konsultasi dengan Bawaslu terhadap lima rancangan peraturan yang sudah disampaikan oleh Bawaslu. Read more...
KPU juga diharapkan memiliki helpdesk untuk memberikan pelayanan kepada partai politik calon peserta pemilu dalam metode pengisian sistem informasi partai politik (SIPOL). Read more...
Batas akhir Presiden menandatangani RUU Pemilu yang sudah disetujui tertanggal 21 Agustus 2017, dengan hitungan 30 hari kalender sejak 21 Juli 2017, Read more...
Usulan untuk melaksanakan pelatihan saksi oleh KPU maupun oleh Bawaslu, akan memberi beban pekerjaan baru bagi kedua lembaga penyelenggara pemilu. Read more...
Penguatan KPU dan Bawaslu tidak memerlukan penambahan personil komisioner. Yang dibutuhkan justru penguatan sekratariat dan supporting staff yang ada di masing-masing lembaga. Read more...
E-recap memiliki banyak keunggulan dan berhasil diterapkan tanpa resiko yang berarti. Sedangkan e-voting masih menyisakan banyak celah lemah yang harus ditutupi, serta sangat beresiko melemahkan kualitas dan integeritas proses pemilu. Read more...
Regulasi perlu memberikan kewenangan kepada pengawas pemilihan untuk membuka data pelanggaran kepada publik sebagai optimalisasi peran dan fungsi pengawas. Read more...
Kompetisi Pilkada Aceh pada 2017 sejauh ini masih didominasi oleh dua partai lokal (parlok), yaitu Partai Aceh (PA) dan Partai Nasional Aceh (PNA). Read more...
Menjawabi kekuatiran Ahok terkait pembahasan RAPBD, Titi justru mengharapkan Gubernur DKI Jakarta itu untuk membangun sistem yang transparan, sehingga bisa dipantau publik. Read more...
Dalam rangka pilkada 2017, KPU diminta untuk segera menyusun PKPU yang mengatur kewajiban pelaporan dan audit dana pra-pendaftaran dari kandidat dan relawan pendukungnya. Read more...
UU Pilkada yang diturunkan menjadi PKPU dan Perbawaslu akan menjadi bukti ‘kekuatan politik’ mampu mengatur kehidupan berdemokrasi secara keseluruhan. Read more...