Pada 6 Agustus sampai 9 Agustus 2019, MK akan membacakan secara bertahap 260 perkara PHPU Pileg. Read more...
Pengajuan perkara kasasi kedua kalinya ini dilakukan seminggu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Prabowo-Sandiaga Uno tentang kecurangan dan pelanggaran TSM dalam Pilpres 2019. Read more...
Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono, menyatakan mulai besok akan dimulai sidang perdana PHPU Legislatif 2019. Perkara yang sudah diregistrasi sebanyak 260 perkara. Read more...
Seluruh anggota tim hukum yang berjumlah 37 orang akan bersilaturahim dengan Jokowi pada pukul 19.30 WIB. Read more...
Panel 1, kata Fajar terdiri dari Hakim Anwar Usman, Enny Urbaningsih dan Arief Hidayat. Panel 2 terdiri dari Aswanto, Saldi Isra dan Manahan Sitompul serta panel 3 terdir dari I Gede Palguna, Suhartoyo dan Wahihuddin Adams. Read more...
MK telah meregistrasi sebanyak 260 perkara sengketa PHPU pileg. Read more...
KPU akan didampingi lima tim kuasa hukum dalam PHPU Pileg 2019. Kelima tim ini bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk menangani sejumlah sengketa yang diajukan parpol. Read more...
Menurut Mahkamah, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Read more...
"Inti pertimbangan putusan menyatakan objek yang dimohonkan bukan objek PAP di MA," ujar Abdullah. Read more...
"Majelis hakim memastikan bahwa hari Kamis besok putusan siap dibacakan," ujar Fajar Laksono. Read more...
Majelis Hakim MK telah mampu menggelar dan melakukan pemeriksaan persidangan secara khidmat, cermat, transparan dan akuntabel. Read more...
Saya kira dalam dugaan saya majelis hakim tentu akan menolak permohonan pemohon seluruhnya," kata Yusril. Read more...
Aksi massa saat sidang putusan sengketa Pilpres 2019 pada 28 Juni di MK tidak tepat. Semua kelompok masyarakat menghormati keputusan MK tanpa ada aksi unjuk rasa. Read more...
Dalam percakapan via telepon tersebut, Edward Hiariej mengatakan kepada Mahfud bahwa ia akan menerangkan soal konsep terstruktur, sistematis dan massif (TSM). Read more...
Keberanian mengubah sistem pemeriksaan saksi dan membatasi jumlah saksi hanya memeriksa saksi fakta yang berkualitas sesuai dengan Hukum Acara dan Praktek Peradilan. Read more...
Pemohon sudah seharusnya membuktikan kecurangan yang didalilkan terjadi akan tetapi karena ketidakjelasan yang tidak didasari oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang dibangun maka dianggap sebagai mengada-ada. Read more...
Namun, Petrus yakin Majelis Hakim akan menjadikan aspirasi pihak terkait tidak langsung ini sebagai bahan pertimbangan. Read more...
Batas akhir proses penanganan perkara PHPU pilpres di MK jatuh pada 28 Juni. Batas akhir ini merupakan waktu maksimal menangani sengketa PHPU pilpres atau selama 14 hari kerja sejak diregistrasi. Read more...
Menurut Arief, secara umum KPU siap menghadapi sidang dengan agenda membacakan jawaban pihak termohon. Dalam hal ini, KPU merupakan satu-satunya pihak termohon. Read more...
