Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan TNI bagi Prabowo Dinilai Problematik, Setara Institute Desak Presiden Jokowi Batalkan

Bila diperbandingkan lebih jauh, skor indeks HAM Indonesia mengalami stagnansi menjelang satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Read more...

"Dalam konteks itu, KPU telah mempertaruhkan kredibilitas penyelenggaraan Pemilu sebagai salah satu pilar utama demokrasi," ujar Halili Hasan. Read more...

Setara Institute juga mendorong netralitas genuine yang didukung oleh sistem, standar operasi, dan penyikapan atas dugaan pelanggaran alat-alat negara secara transparan dan berkeadilan. Langkah ini akan efektif hanya jika dimulai dari Presiden Jokowi. Read more...

"Cara ini sekaligus sebagai bagian pengawasan publik agar Pemilu dijalankan secara berintegritas dan adil," tegas Hasani. Read more...

Demokrasi telah menjelma menjadi vetokrasi, dimana sekelompok orang dan kelompok kepentingan yang sangat terbatas, mengorkestrasi Mahkamah Konstitusi untuk memuluskan Gibran Rakabuming Raka mengikuti kandidasi Pilpres dengan dengan memblokir kehendak dem Read more...

MK bukanlah Mahkamah Keranjang (sampah) yang bisa memeriksa semua perkara atau tempat semua curahan warga mencari keadilan. Bukan pula tempat para elit, dengan mengorkestrasi warga, untuk menggunakan instrumen keadilan ini mencari kuasa. Read more...

Bukan hanya dalam konteks dampak, tetapi realitas bahwa politik identitas masih digunakan sebagai salah satu strategi pemenangan. Read more...

Hendardi mengatakan, survei dengan mempromosikan kandidat yang tidak memiliki syarat usia berdasarkan UU, memang tidak salah tetapi jelas tidak kondusif bagi upaya pematuhan rule of the game Pilpres, yang sudah ditetapkan dalam UU. Read more...

Substansi pengaturan dalam Ranperpres tersebut dimaksudkan sebagai pemajuan, namun dalam kajian yang dilakukan, Ranperpres ternyata masih memuat berbagai norma yang berpotensi menimbulkan diskriminasi, terutama bagi kelompok minoritas agama dan kepercaya Read more...

"Supremasi TNI dengan (previlege) peradilan militer adalah salah satu penyebab permanen 'normalisasi' intervensi penegakan hukum akan terus terjadi," sorot Hendardi. Read more...

Hendardi menilai, Presiden Jokowi tidak menangkap fakta potensi impunitas yang selama ini melekat pada oknun TNI yang melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana umum lainnya. Read more...

Langkah apapun yang akan diambil oleh pemerintah harus berdasarkan bukti-bukti faktual dan berlandaskan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Read more...

"Formula 90/60 nyata-nyata menghambat terjaminnya hak konstitusional untuk beribadah yang oleh Pasal 29 ayat (2) diberikan kepada setiap orang atau tiap-tiap penduduk," timpal Halili Hasan. Read more...

Situasi semakin mencemaskan jika menilik data riset terbaru SETARA Institute; di mana intoleransi remaja berbasis Sekolah Menengah Atas (SMA) semakin meningkat. Read more...

Hasani menambahkan, apalagi putusan ini adalah putusan yang sifatnya non-self executing, yang tidak serta merta berlaku untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK saat ini. Read more...

"Pernyataan Hasanuddin bukanlah bentuk kebebasan berpendapat bukan pula kebebasan bagi seorang peneliti," ungkap Hasani. Read more...

"Dalam konteks tersebut, SETARA Institute mendorong aparat pemerintah, termasuk aparat keamanan, untuk tidak tunduk pada kelompok-kelompok intoleran," tulis SETARA. Read more...

"Artinya, negara harus memastikan dan menjamin bahwa seluruh kementerian/lembaga yang terlibat dalam Tim tidak hanya menjadi institusionalisasi absurd, namun juga benar-benar substantif dalam memberikan hak atas reparasi," tegas Hasani. Read more...

"Ada lompatan logika (logical jumping) yang dipraktikkan oleh pemverintah, yaitu mengabaikan upaya pengungkapan kebenaran namun telah mengambil jalur non-yudisial sebagai mekanisme penyelesaian yang justru semakin berpotensi pada pengukuhan impunitas," s Read more...