Dorong Pemulihan Ekonomi Lebih Cepat, Pemerintah Optimalkan Ekonomi Digital

Memperhatikan kinerja berbagai leading indicator, baik dari sektor riil dan eksternal, prospek ekonomi Indonesia ke depan tentunya berada di level yang baik. Read more...

Penerapan implementasi Biodisel 20 (B20) diyakini akan memberikan dampak dalam penghematan devisa, terutama migas yang dalam 6 bulan terakhir mencapai 5,4 miliar dolar AS, padahal untuk non migas surplus 4,4 miliar dolar AS. Read more...

OSS merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian. Read more...

"Awal tahun depan, Januari dan Februari kita harus miliki satu gedung yang khusus urusan perizinan. Seluruh perizinan harus satu gedung, sekali mengajukan urus satu gedung itu...” Read more...

Pemerintah telah cukup lama menetapkan beberapa langkah-langkah percepatan pelaksanaan program kebijakan satu peta. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah dengan kompilasi Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) dari Kementerian/Lembaga yang kemudia Read more...

Dibandingkan dengan kondisi tahun 2012, saat ini telah terjadi peningkatan produksi sebesar 150%. Sementara itu produksi nasional bunga potong florikultura pada tahun 2017 ini, diperkirakan meningkat sebesar 16,1% dari tahun 2016 lalu. Read more...

BPDP merupakan skema industri membantu industri, di mana perusahaan yang melakukan ekspor wajib menyetorkan pungutan ekspor yang dapat digunakan untuk membantu penyerapan biodiesel agar tidak memberatkan APBN. Read more...

Kebijakan ini menitikberatkan pada Reforma Agraria termasuk legalisasi lahan transmigrasi; pendidikan dan pelatihan vokasi; perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan; serta ritel modern dan pasar tradisional. Read more...

Pemerintah menyiapkan 7 (tujuh) Pokja yang akan bertanggung jawab pada SNKI ini, antara lain: Pokja Edukasi Keuangan; Pokja Hak Properti masyarakat; Pokja Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan; Pokja Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemeri Read more...

Terdapat 23 regulasi tata niaga yang menjadi ketentuan larangan terbatas (Lartas) impor dan ekspor yang terbit dalam masa Paket Kebijakan Ekonomi (PKE), baik yang tidak terkoordinasi dengan Satgas Deregulasi maupun yang sifatnya melengkapi pelaksanaan PK Read more...

14 Paket Kebijakan Ekonomi yang telah diluncurkan pemerintah cukup dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Read more...

Proyek SPAM Umbulan ini memanfaatkan sumber air yang berada di Kabupaten Pasuruan dan berkapasitas 4.000 liter air per detik. Read more...

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017, peringkat EODB ditargetkan menyentuh angka 30 pada akhir 2019. Read more...

Saat ini 98 persen regulasi Paket Kebijakan EKonomi atau 200 regulasi yang terdiri dari 48 peraturan tingkat Presidensial dan 152 peraturan tingkat kementerian/lembaga telah rampung dibahas. Read more...

“Kalau peraturannya sudah ada dan lengkap, tapi pelaksanaannya nyimpang. Intinya lebih banyak memastikan penegakan hukum untuk kepastian investasi…” Read more...