BW jadi Kuasa Hukum AHY, TPDI: Pertegas Konspirasi SBY Lengserkan Anas

"KLB PD di Sibolga, bukan saja menjadi preseden buruk karena mencoreng wajah demokrasi di negara kita, tetapi juga sebagai "lampu kuning" yang memberi peringatan bagi Partai Politik yang membangun feodalisme dan oligarki demi mempertahankan dinasti polit Read more...

Petrus menilai, sikap hiperaktif AHY terkait dinamika politik kader-kader dan fungsionaris PD, bisa ditafsirkan sebagai sikap yang otoriter dan paranoid. Read more...

"Menteri Nadien Makarim, Gubernur, Kanwil, dan elemen terkait, jangan hanya bisa menyalahkan Guru dan Pengelola Pendidikan dengan menyerukan ditindak, dipecat, dimutasi, namun justru Menteri Nadien Makarim dan jajaran di bawahnya harus ikut bertanggung j Read more...

"Padahal prinsip hukum Tipikor, perkara korupsi harus didahulukan penangannya dari perkara yang lain," tegas Petrus. Read more...

“Dengan upaya Gugatan Perdata ke Pengadilan, dapat dipastikan siapa yang jadi pemilik, bukan dengan penyidikan tipikor. Itu jelas langkah yang sangat ilusif,” timpal Petrus. Read more...

"Karena itu publik NTT berharap Kajati NTT realiatis dalan menegakan hukum secara 'on the track' dalam kasus ini," sorot Petrus. Read more...

Petrus menegaskan bahwa kurva Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengalami proses involusi secara sistemik dan terdegradasi. Read more...

"Tegakan hukum seadil-adilnya, karena peristiwa ini juga sebagai 'kado akhir tahun' bagi rakyat Indonesia," tegas Petrus. Read more...

"Kejati NTT dan Pers wajib meluruskan berita yang diframing untuk diarahkan kepada Gories Mere dan Karni Ilyas. Apapun alasannya, membuat framing berita adalah tindakan tidak bertanggung jawab dan memiliki konsekuensi hukum," nilai Petrus. Read more...

"Bisa saja diberhentikan oleh pemerintah pusat jika DPRD DKI tidak melakukan proses politik itu, mekanisme melalui Pasal 81 UU Pemda. Begitu juga kepala daerah lainnnya yang lalai menjalankan kewajibannya," tegas Petrus. Read more...

"Inilah wajah hukum kita. Akrobatik yang tercipta tidak untuk kepentingan penegakan hukum melainkan untuk kepentingan politik. Bung harus ingat ini Kupang dan ini NTT Bung," tegas Advokat Senior asal Sikka ini. Read more...

"Namun Kajati NTT tidak mengambil langkah-langkah hukum apa pun untuk mencegah/membatalkan proses pemberian Hak dimaksud, jika terjadi pelanggaran prosedur," imbuhnya. Read more...

"Oleh karena itu, Kejaksaan harus mempertimbangkan semua sarana hukum yang ada, mempertimbangkan konsep dan roh Peraturan Jaksa Agung tentang Restorative Justice yang sudah menjadi pedoman bagi kejaksaan dalam menangani kasus dugaan korupsi," katanya. Read more...

"Tidak boleh meremehkan apa yang disebut sebagai ancaman Radikalisme, Intoleransi dan Terorisme di Indonesia," tandas Petrus. Read more...

"Ini menambah panjang daftar kegagalan Kejaksaan Agung, punya kuasa besar tetapi impoten," sorot Petrus. Read more...

Pemprov NTT harus menunjukkan sikap dan tindakan dengan tetap menjujung tinggi hukum, HAM dan asas-asas umum pemerintahan yang baik," sorot Petrus. Read more...

"Dengan demikian, butir tuntutan kontradiksi dengan jati diri KAMI, sehingga membatah posisi KAMI sebagai gerakan moral," timpal Petrus. Read more...

"Dengan demikian, tidak boleh dibatasi dengan Peraturan di bawah UU apalagi dengan Perkaba," timpal Petrus. Read more...

"UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas, dalam kasus intoleran, radikal, persekusi dan SARA, merupakan keharusan di tengah menguatnya kejahatan intoleransi dan radikal yang mengancam disintegrasi bangsa," tandas Petrus. Read more...