"Inilah yang dinamakan menggunakan wewenang Diskresi secara keliru dan bertentangan dengan amanat UU Nomor 30 Tahun 2014," sorot Petrus. Read more...
Petrus menegaskan bahwa dokumen SKCK Polres Manggarai Barat dan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, menjadi bukti terkuat yang menyatakan Sdr. Edistisius Endi, SE pernah melakukan perbuatan tercela. Read more...
"Tidak boleh meremehkan apa yang disebut sebagai ancaman Radikalisme, Intoleransi dan Terorisme di Indonesia," tandas Petrus. Read more...
"Ini menambah panjang daftar kegagalan Kejaksaan Agung, punya kuasa besar tetapi impoten," sorot Petrus. Read more...
Pemprov NTT harus menunjukkan sikap dan tindakan dengan tetap menjujung tinggi hukum, HAM dan asas-asas umum pemerintahan yang baik," sorot Petrus. Read more...
"Dengan demikian, butir tuntutan kontradiksi dengan jati diri KAMI, sehingga membatah posisi KAMI sebagai gerakan moral," timpal Petrus. Read more...
"Dengan demikian, tidak boleh dibatasi dengan Peraturan di bawah UU apalagi dengan Perkaba," timpal Petrus. Read more...
"UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas, dalam kasus intoleran, radikal, persekusi dan SARA, merupakan keharusan di tengah menguatnya kejahatan intoleransi dan radikal yang mengancam disintegrasi bangsa," tandas Petrus. Read more...
"Ini sebuah anomali dalam pembentukan UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," nilai Petrus. Read more...
"Negara harus hadir memberi perlindungan dan rasa aman kepada segenap warga negara," kata Petrus. Read more...
"Radikalisme dan intoleransi merupakan entitas menakutkan yang secara konstitusional dapat merong-rong eksitensi empat pilar kebangsaan," sorot Petrus. Read more...
"Kapolda NTT harus mencopot AKBP Sajimin dari jabatan Kapolres Sikka, karena digua terpapar intoleransi dan radikalisme di Sikka," desak Petrus. Read more...
"Pemimpin umat harus siap menjadi pemandu yang baik bagi umat tentang bahaya HTI melalui medsos," nilai Petrus. Read more...
"Sementara, Perda untuk melindungi kepentingan publik Sikka terkait Menara Kamuflase belum tersedia. Sehingga PT.YKI dapat didiskualifikasi atas alasan belum adanya Perda," kata Petrus. Read more...
"Pernyataan Pemda Sikka yang bernada mempromosikan PT. YKI di tengah publik Sikka yang sudah memiliki informasi tentang rekam jejak buruk PT. YKI dari berbagai sumber, patut dipertanyakan," timpal Petrus. Read more...
"Karena itu, TPDI sedang mempertimbangkan untuk melaporkan Saudara Yamanotona Bazaro Lase dan PT.YKI ke Bareskrim Mabes Polri karena memalsukan identitas PT.YKI," ungkap Petrus. Read more...
Padahal, timpalnya, draft MoU PT.YKI, yang isinya jelas melukai rasa keadilan publik Sikka itu, akan dibahas di DPRD Sikka, namun terbongkar karena draft MoU versi PT.YKI sudah bocor ke publik. Read more...
"Namun agenda untuk membangun Mall di Sikka yang justru tidak urgent, malah tetap jadi prioritas," sentil Petrus. Read more...
"Payung hukumnya harus diatur terlebih dahulu dengan UU, apalagi UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI belum mengatur secara memadai ketiga fungsi TNI dalam mengatasi aksi terorisme," nilai Petrus. Read more...
