"Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjamin penggunaan atas hak Marianus Sae, baik untuk memilih maupun untuk dipilih dalam Pilgub NTT 2018," ungkap Petrus Selestinus. Read more...
masyarakat NTT tidak perlu merasa kuatir dengan napiter yang dititipkandi NTT, karena pengamanan dan pengawasan terhadap napiter itu dilakukan secara khusus. Read more...
"Dengan melihat kontrol dan pengawasan yang lebih intens, maka tuntutannya yakni pulangkan napi teroris dari NTT,” kecam Petrus. Read more...
Lembaga Negara harus hadir dan menjamin keamanan bagi segenap rakyat Indonesia di tengah ancaman gerakan radikalis, intoleran dan teror. Alat Negara (penegak hukum) harus dijamin dengan kekuatan hukum dan bukan sebaliknya disandera oleh kepentingan,” tan Read more...
“Tanpa intervensi (supervisi dan minitoring) dari KPK dan Polri, niscaya semua proses hukum terkait dugaaan korupsi di kalangan legislatif dan eksekutif di Ende akan jalan di tempat dan berpotensi berakhir dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP Read more...
"Penegasan dalam bentuk larangan diduga sebagai motif untuk menyembunyikan kenyataan bahwa Pemda Mabar secara diam-diam telah mengalihkan pemilikan tanah itu secara illegal. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera mengint Read more...
"Jangan membodohi masyarakat NTT terus-menerus. Jangan lukai rasa keadilan publik dengan sikap tidak bertanggungjawab. Mutu pelayanan keadilan di NTT semakin memprihatinkan hanya karena ulah oknum aparat," kecam Petrus. Read more...
“Jika Kapolres dan penyidik Polres Ende mengabaikan putusan praperadilan PN Ende, maka hal itu berdampak pada pengenaan tindakan menghilangkan penyidikan tindak pidana korupsi,” kata Petrus. Read more...
“Harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana. DPRD Sikka sudah semestinya menggunkan hak angket dan interpelasinya untuk meminta keterangan dan penyelidikan secara hukum agar kasus ini menjadi terang di ranah publik,” kata Petrus. Read more...
"Jika Kapolres dan para penyidik Polres Manggarai menunjukkan kinerja dan presenden buruk dalam pengungkapan kasus ini, maka TPDI mendesak agar segera dicopot dari jabatan,” desak Petrus Selestinus. Read more...
“Ini terkesan pembiaran dan kelalaian dari dua instansi yang seharusnya bertanggung jawab untuk menyelamatakan korban dan bertanggung jawab untuk kepentingan penyelidikan dan proses hukum," kata Petrus. Read more...
"Dalam koridor hukum, pasca putusan Praperadilan oleh Pengadilan Negeri, maka wajib hukumnya penyidikan terhadap kasus korupsi gratifikasi tujuh anggota DPRD Ende dan Dirut PDAM Ende, harus dibuka kembali dan mengungkap tuntas segenap pihak yang terlibat Read more...
"Putusan PN Ende yang mengabulkan gugatan praperadilan sebagai bentuk keberpihakan pada kepentingan mewujudkan "rasa keadilan publik." Putusan ini merupakan awal yang baik untuk membangun budaya hukum yang berpihak pada rasa keadilan publik." Read more...
Petrus Salestinus mengeritik keras keberadaan 13 orang anggota DPR RI NTT di parlemen tidak memiliki kontribusi bagi upaya pencegahan perdagangan manusia asal NTT. Padahal sebanyak 4 orang wakil rakyat NTT ini membidangi masalah hukum. Read more...
“Setiap warga Negara Indonesia termasuk warga NTT memiliki hak dasarnya sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan dan martabatnya yang harus dilindungi oleh Undang-Undang. Ini bencana kemanusiaan dengan realita yang memprihatinkan. Negara (pemerintah) wajib Read more...
“Oleh karena itu, sikap Kapolres Ende yang menghentikan penyelidikan kasus dugaan gratifikasi tujuh Anggota DPRD Ende dengan alasan telah mengembalikan uang gratifikasi kepada PDAM Ende, merupakan bentuk konspiratif atau persekongkolan guna melindungi pe Read more...
“Kami mengharapkan keseriusan dan ketegasan Kapolda NTT yang baru dalam menyikapi dan menindaklanjuti kasus ini guna kepastian hukum dan pemulihan Korps Kepolisian tingkat Polda NTT. Kami akan serius mengawasi hingga ada kepastian penanganan dan penyeles Read more...
“LHKPN merupakan instrumen untuk menguji integritas moral, kejujuran dan kepatuhan setiap kepala daerah dalam mengelola keuangan daerah. Bagi calon kepala daerah yang sedang menjabat dan hendak mencalonkan kembali, perlu ditelusuri harta kekayaan selama Read more...
"Jika seorang Bupati melanggar larangan-larangan sebagaimana dimaksud dalam UU Pemerintahan Daerah, maka konsekuensinya Bupati bersangkutan dapat diberhentikan atau didiskualifikasi dari Jabatan Bupati dan selanjutnya menghadapi proses hukum untuk dimint Read more...
