"Sebenarnya sudah ada aturan yang melarang menggunakan fasilitas negara saat berkampanye. Hal ini sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Jika terbukti, sanksinya jelas yakni pidana,” kata Jemris. Read more...
Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa setiap anggota DPR, DPD, dan DPRD harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pilkada. Read more...
Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa tidak semua orang yang sedang mengalami gangguan jiwa atau gangguan ingatan akan kehilangan kemampuan untuk menjadi pemilih dalam Pemilu. Read more...
UU Pilkada justru memberi keistimewaan terhadap pelaku Sara karena mengurangi hukuman bagi pelaku kejahatan tersebut menjadi hanya 3-18 bulan. Read more...
MK diminta mengabulkan permohonan uji materil yang diajukan Ahok atau setidak-tidaknya membuat tafsir baru demi menyelamatkan kepentingan umum yang diemban oleh Ahok. Read more...
Ketentuan pengunduran diri secara permanen dalam UU Pilkada tidak adil dan akan sangat merugikan calon kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah lain, jika tidak terpilih. Read more...
KPU menilai dengan adanya revisi pada Pasal 9 huruf a UU Pilkada yakni, KPU bertugas menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam forum RDP yang keputusannya Read more...
UU Pilkada yang diturunkan menjadi PKPU dan Perbawaslu akan menjadi bukti ‘kekuatan politik’ mampu mengatur kehidupan berdemokrasi secara keseluruhan. Read more...
Syarat dukungan pasangan calon dari partai politik/gabungan partai politik tetap sebesar 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu. Read more...
Mekanisme pembahasan revisi UU 8/2015 dilakukan secara tertutup. Hal ini mengakibatkan publik memiliki keterbatasan informasi tentang substansi revisi UU Pilkada tersebut. Read more...
Berkaca pada penyelenggaran pilkada serentak gelombang pertama di tahun 2015 lalu, terdapat beberapa persoalan mendasar yang bersumber dari regulasi yang ada. Read more...
Anggota DPR sama seperti petahana yaitu elected official. Mengapa petahana ketika maju di daerah lain harus mundur namun ketika di daerahnya sendiri tidak perlu mundur Read more...
MK pernah menyatakan dalam putusan atas judicial review UU Pilkada bahwa anggota TNI/Polri, DPR, DPRD dan DPD harus mengundurkan diri jika mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Read more...
Semua pejabat publik baik Kepala Daerah, DPR, DPD, DPRD, BUMN, BUMD, TNI, POLRI dan PNS harus mundur dari semua jabatan yang disandangnya ketika ditetapkan sebagai pasangan calon. Read more...
