Breaking News
  • Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Istrinya 18 Tahun
  • Dolar AS Melambung, Harga Premium dan Solar Tak Naik Tahun Ini
  • Hendropriyono: TNI/Polri Jangan Takut Tegakkan Hukum
  • JK: Eks Koruptor Dilarang Nyaleg Agar Wibawa DPR Baik
  • Jonan Targetkan Akuisisi Saham Freeport Rampung Juni

OPINI “Piala (Dunia) Pilkada” 25 Jun 2018 00:00

Article image
Ilustrasi Piala Dunia Rusia dan Pilkada Serentak 2018. (Foto: thefalse9.com dan detik.com)
Oleh karena itu, rasa hormat sesungguhnya adalah pengakuan yang datang setelah pembuktian. Tidak ada alasan mengoyak perbedaan, politik harus mempertegas esensi demokrasi.

Oleh Guche Montero

 

HARI-hari belakangan ini (hitungan H-/minus), beberapa titik keramaian selalu mengawali perbincangan seputar dua tema aktual: Piala Dunia atau Pilkada. Memang tidak semua, namun mayoritas jawaban (mungkin) iya.

Sejak laga pembuka, setiap pertandingan Piala Dunia menjadi pengantar perbincangan, namun tidak sesengit topik Pilkada, setelahnya. Pasalnya, ada Pilkada dengan suhu “El Clasico” atau “derby” karena hanya mempertemukan dua calon yang notabene merupakan wajah lama, pernah saling mengalahkan dan dikalahkan.

Belum lagi Pilkada dengan rasa “gado-gado” karena muncul para calon yang notabene pendatang baru, wajah baru, tentu saja dengan kemasan program dan janji yang serba baru. Sangat wajar dan lumrah jika Politik selalu bersifat fleksibel; bisa dikemas dalam beragam situasi, termasuk di antaranya memanfaatkan momentum perhelatan Piala Dunia dengan menggelar nonton bareng (nobar).

Kategori Pendukung

Sama halnya dengan menonton Piala Dunia dengan masing-masing pendukung favorit kepada negara yang menjadi kontestan Piala Dunia, Pilkada juga demikian. Ada masing-masing pendukung dari pasangan calon yang akan bertarung di gelanggang politik baik eksekutif maupun legislatif.

Untuk konteks pendukung tradisional, sedikit ruang untuk dikaitkan dengan Piala Dunia. Fanatisme pendukung dan unsur primordial (Suku, Agama, Ras, Keturunan, dll) merupakan sisi lain untuk diperdebatkan. Meski demikian, ada ‘rasa benua’ dengan mendukung negara-negara Asia yang lolos ke Piala Dunia. Selebihnya, dukungan mengalir karena alasan personal; mengagumi bintang sepak bola tertentu atau negara tertentu.

Sebaliknya, kategori pendukung tradisional justru berlaku ‘wajib’ dalam konteks Pilkada. Pendekatan primordial sangat terasa. Iklim dan suhu politik sejalan dengan wacana yang terus dibangun dan berkembang hingga masyarakat di pelosok desa dan kampung. Berbagai cara tidak jarang digunakan untuk meyakinkan masyarakat seakan-akan punya garis keturunan yang sama, sedarah, serumpun, sekampung, dan sebagainya. Pendekatan primordial kolektif  sangat efektif bagi masyarakat yang notabene tidak begitu paham tentang politik, kepentingan, pembangunan bahkan kelangsungan daerah. Tidak jarang, simpul kekuatan kolektif semisal para pemangku adat yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat adat, juga ‘terjebak’ dalam kategori pendukung tradisional tersebut. Alhasil, sebagian masyarakat masih ‘bertahan’ dengan alasan primordial; “biar kalah asal pilih orang kita sendiri,” demikian alasan masyarakat menentukan pilihan politik.

Demikian halnya, sangat sulit memisahkan atau memperdebatkan pendukung rasional dalam konteks Piala Dunia. Meski diperkuat dengan data statistik, track record, sejarah sepakbola, pengalaman keikutsertaan dalam Piala Dunia bahkan diperkuat sejumlah pemain bintang dalam sebuah negara, namun hal itu tidak menjadi jaminan akhir meraih trofi bergengsi empat tahunan ini. Jauh lebih menarik jika pendukung rasional dikaitkan dengan konteks Pilkada. Artinya, kategori pendukung rasional bukan bagian dari kategori pendukung tradisional atau sebaliknya ‘dimanfaatkan’ untuk meyakinkan pendukung tradisional.  Tentu saja, pendukung kategori ini secara rasional dapat memahami dan mengkaji dan menilai visi-misi, program kerja, track record, karakter, integritas dan citra kepemimpinan calon yang hendak didukung. Minimal, ada nilai edukasi politik bagi masyarakat dalam menentukan hak politik mereka. Artinya, ruang diskusif, perdebatan, argumentasi konstruktif  bahkan sisi komparatif rasional-kritis terhadap setiap pasangan calon jauh dari kepentingan pribadi, kroni atau kontrak politik tertentu. Jika hal itu sulit dipisahkan, maka akan lahir pendukung rasional pragmatis. Sudah semestinya pendukung rasional menjadi jembatan demokrasi, pilar pengontrol kebijakan juga wadah edukasi politik bagi masyarakat. Kultur demokrasi harus mencerminkan politik kondusif, elegan, partisipatif, bermartabat dan beradab.  

Fenomena yang tak kalah menarik yakni lahirnya pendukung transaksional. Secara kasat, politik dipahami sebagai ruang transaksi, ajang taruhan, tawar-menawar, soal harga, soal mahar. Demikian pula dalam konteks Piala Dunia. Tidak sekadar menonton negara favorit saat bertanding, namun juga disertai taruhan uang dan barang berharga. Dalam konteks Pilkada, meski aturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dengan tegas melarang soal politik uang (money politic), namun sejauh tidak dapat dibedakan dengan biaya politik (cost politic), hal tersebut justru menjadi alasan pembenaran. Politik uang sangat mudah diterjemahkan sebagai biaya politik, halal. Sangat mungkin, politik transaksional merupakan cerminan dari demokrasi yang menempatkan partai politik sebagai tolok ukur dalam merebut kekuasaan. Boleh jadi, karena tuntutan biaya politik semakin tinggi (mahal), maka ‘mahar politik’ menjadi konsekuensi logis yang sulit dibantah. Misalnya, fenomena “kotak kosong” karena hampir seluruh dukungan partai politik mengerucut kepada salah satu calon tanpa ada calon penantang. Artinya, ada potensi memasuki era demokrasi ‘aklamasi’(?) Benarkah dukungan mayoritas partai politik yang mengusung calon tertentu tanpa disertai ‘mahar politik’?

Esensi Pertarungan

Negara-negara yang menjadi kontestan Piala Dunia tentu telah melewati tahap kualifikasi (penyisihan) di masing-masing zona. Pertarungan sudah dimulai untuk menentukan siapa yang layak menjadi kontestan, bahkan hingga babak playoff. Tentu tidak semua negara bisa lolos babak kualifikasi, ada yang mesti tersingkir. Artinya, pemain bintang dengan gelar apa pun yang diraih dalam kompetisi lokal, harus rela menjadi penonton biasa, tidak lebih. Tidak juga menjadi kaum oposisi, meski istilah ini sangat jarang dikenal dalam dunia sepakbola.

Dalam konteks politik (pilkada), pertarungan hampir mirip dengan dunia olahraga pada umumnya dan sepak bola pada khususnya. Ada atmosfer kompetisi, adu strategi, konsolidasi kekuatan (massa), juga skema/formasi yang digunakan agar memenangkan pertarungan. Beragam filosofi mulai digunakan; dari orientasi pragmatis (yang penting hasil akhir) hingga pola ‘tiki-taka’, door to door. Tidak jarang, cerita dramatis tidak hanya terjadi di dunia sepakbola, melainkan juga di dunia politik. Pihak penyelenggara Pemilu tidak luput dari aduan, gugatan, kritik bahkan ancaman nyata dalam bentuk demonstrasi. Demikian halnya pengadil lapangan (wasit), juga mengalami hal serupa saat memimpin laga-laga krusial atau laga final.

Tidak bisa tidak, ada orientasi nilai dan kepentingan di balik pertarungan dan kompetisi, baik dunia sepak bola maupun politik.  Fakta sejarah mencatat, tidak semua negara bisa meraih trofi bergengsi Piala Dunia, tidak semua pemain bintang dinobatkan menjadi pemain terbaik atau menjadi pencetak gol terbanyak (top scorer) Piala Dunia.

Politik juga menempatkan esensi nilai dan kepentingan di balik pertarungan. Merebut kekuasaan adalah orientasi politik yang tidak dapat dibantah. Seyogyanya, politik adalah produk kekuasaan, undang-undang, kebijakan publik. Dalam alur pemikiran demikian, sangat naïf jika para calon yang bertarung dalam Pilkada ‘menghindar’ dari alasan merebut kekuasaan. Artinya, sulit memisahkan kekuasaan dari pertarungan politik.

Dalam konteks Piala Dunia, meraih trofi tentu menjadi prioritas di samping alasan lain negara-negara  kontestan termasuk para pemain bintang yang memperkuat setiap negara. Beberapa negara pernah berjaya dengan trofi Piala Dunia. Terakhir, negara Jerman menyandang status sebagai Juara bertahan setelah mengalahkan Tim ‘Tango’ Argentina pada laga final 2014 silam. Panasnya persaingan pada perhelatan Piala Dunia 2018 tahun ini, persis bertepatan dengan momentum Pilkada serentak di sejumlah daerah.

Piala (dunia) Pilkada, merupakan dua event dalam satu momentum dengan atmosfer persaingan yang tidak jauh berbeda. Trofi dan kekuasaan, niscaya merupakan dua orientasi di balik suhu persaingan. Dengan menggunakan sistem satu putaran, sangat kecil kemungkinan perolehan suara akan berimbang. Kalah tipis atau menang tipis sudah menjadi resiko bagi setiap calon. Demikian pula perhelatan Piala Dunia yang sedang memasuki fase knock out, hasil seri atau imbang akan dilanjutkan dengan babak perpanjangan waktu hingga drama adu penalti untuk menentukan siapa yang layak ke babak selanjutnya.

Pengakuan

Baik konteks Piala Dunia maupun Pilkada, tidak bisa tidak, hanya akan melahirkan satu negara yang keluar sebagai peraih trofi Juara Piala Dunia. Demikian pula hasil Pilkada, hanya satu pasangan calon (paslon) yang akan terpilih memimpin daerah dengan regulasi suara terbanyak. Meski mengusung filosofi berbeda dalam proses menuju hasil, namun akan lahir sebuah pengakuan terhadap sebuah capaian. Status Juara bertahan Piala Dunia akan bertahan selama kurun waktu empat tahun, sementara pemimpin terpilih akan menggunakan kekuasaan selama kurun waktu lima tahun. Berbeda dari pengakuan terhadap Juara Piala Dunia, pengakuan terhadap kekuasaan mesti diuji selama kepemimpinan berjalan. Artinya, pengakuan terhadap kekuasaan (kepemimpinan) tidak semata soal realisasi program dan janji selama masa kampanye, melainkan terutama pembuktian dari pemimpin terpilih dalam mempertahankan tampuk kepemimpinan selama lima tahun.

Tidak jarang, kekuasaan (kepemimpinan) disalahgunakan sehingga cenderung menjerumuskan pemimpin pada persoalan hukum akibat kasus korupsi, gratifikasi, suap, dan persoalan lainnya. Dalam hal ini, pengakuan (publik) sebagai cerminan dari kemenangan politis bukan sebuah ketetapan mutlak, melainkan sebuah fase pembuktian diri terhadap kepentingan daerah dan masyarakat (bonum commune) bukan sebaliknya justru mengkerdilkan institusi atau bahkan melindungi kepentingan oligarki.

Niscaya, rakyat sudah lelah dalam kesangsian penentu kebijakan, ketika komitmen politik tidak sejalan dengan arah kewenangan. Oleh karena itu, rasa hormat sesungguhnya adalah pengakuan yang datang setelah pembuktian. Tidak ada alasan mengoyak perbedaan, politik harus mempertegas esensi demokrasi. Pada akhirnya, mengadopsi sebait syair Chairil Anwar: “Rakyat sudah berikan jiwa, tapi kerja (pemimpin) belum usai.”

 

Penulis adalah peminat politik dan sastra, berdomisili di Ende, Flores, NTT.

 

Komentar