Breaking News

BERITA Abaikan Rekomendasi Mendagri dan DPRD, PADMA Indonesia Sebut Bupati Sarai Mencoreng Institusi Negara 08 May 2020 01:07

Article image
Direktur PADMA Indonesia, Gabriel Goa. (Foto: Dokpri GS)
"Ini model kepemimpinan yang cacat dan arogan, juga bentuk korupsi kewenangan serta indikasi nepotisme yang berpotensi membentuk dinasti kekuasaan," kritik Gabriel.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Lembaga Advokasi Hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia kembali menyoroti sikap Bupati Sabu Raijua (Sarai), Nikodemus Nithanel Rihi Heke, yang menyalahgunakan kekuasaan dengan mengabaikan Rekomendasi Lembaga DPRD Sarai dan Surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Otonomi Daerah terkait pelantikan Sekwan Sarai.

Direktur PADMA Indonesia, Gabriel Goa, kepada media ini, Kamis (7/5/2020), mengatakan, dengan mengabaikan rekomendasi DPRD Sarai dan Kemendagri, Bupati Sarai telah mencoreng institusi negara dan menunjukkan sikap bangkang terhadap otoritas penyelenggaraan negara.

“Apakah Sabu Raijua masih termasuk wilayah administrasi hukum NKRI atau negara sendiri? Mengapa  Bupati Sarai terus bersikeras mempertahankan sekwan pilihannya, dan bukan melantik sesuai  hasil Rekomendasi DPRD Sarai dan Kemendagri? Ini jelas bentuk pembangkangan, kelaliman, dan arogansi kekuasaan yang mencederai hak konstitusi legislatif dan otoritas lembaga tinggi negara," sorot Gabriel.

Sebagai representasi negara di tingkat daerah, kata Gabriel, sikap Bupati Sarai jusru mencoreng wajah birokrasi dan mencederai hak konstitusi eksekutif dengan menyalahgunakan kekuasaan menjadi urusan di ruang privat.

"Karena mekanismenya (pelantikan, red) cacat, maka legalitas dan keabsahannya pun perlu ditinjau kembali bahkan dibatalkan. Ini model kepemimpinan yang cacat dan arogan, juga bentuk korupsi kewenangan serta indikasi nepotisme yang berpotensi membentuk dinasti kekuasaan," ujar Gabriel.

PADMA Indonesia, lanjut Gabriel, tetap berkomitmen untuk proaktif menyuarakan persoalan tersebut hingga titik penyelesaian demi kepentingan rakyat Sarai, dengan menyatakan tuntutan sebagai berikut;

Pertama, melaporkan Bupati Sarai ke  Ombudsman RI terkait maladministrasi; ke Komnas HAM terkait pengabaian hak-hak demokrasi masyarakat yang diwakili DPRD Sarai melalui rekomendasi; ke Presiden RI melalui Mendagri terkait pembangkangan Bupati sebagai  Pejabat  Pusat di Daerah.

Kedua, mendesak Gubernur NTT agar segera menfasiltasi Bupati dan DPRD Sarai dalam menyelesaikan polemik pelantikan Sekwan, sehingga tidak dibiarkan berlarut-larut yang berdampak pada efisiensi pelayanan publik DPRD sesuai fungsinya yakni Legislasi, Pengawasan dan Budgeting untuk kepentingan rakyat Sarai.

Ketiga, mendorong DPRD Sarai untuk menggunakan hak angket DPRD maupun membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyikapi resistensi sikap Bupati Sarai serta memulihkan citra dan kewibawaan Lembaga Legislatif DPRD Sarai.

Keempat, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna melakukan audit investigasi ke Kabupaten Sabu Raijua.

--- Guche Montero

Komentar