Breaking News
  • Ada 70.000 ibu hamil dan menyusui di antara pengungsi Rohingya
  • ASEAN Para Games - Doni Yulianto sumbang emas nomor kursi roda 1.500m
  • Kemenperin buka rekrutmen PNS untuk 380 formasi
  • Malaka, NTT diguncang gempa
  • Menhub: uji coba Transjabodetabek hasilnya kurang maksimal

OPINI Kontrak Karya Itu Masa Lalu 20 Feb 2017 15:23

Article image
Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu (Foto: Ist)
Jika Freeport tidak mau bersikap adil setelah 48 tahun mendapatkan keistimewaan yang menguntungkan maka tidaklah salah jika sekarang Pemerintah bersikap tegas.

Oleh Adian Napitupulu

Keistimewaan luar biasa yang di peroleh Freeport sejak tahun 1967 hingga hari ini sudah harus di hentikan. Ini saatnya kita sebagai bangsa memikirkan Rakyat kita sendiri, memikirkan setiap jengkal tanah republik untuk lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara. Hari ini, Kontrak Karya (KK) adalah sejarah masa lalu yg hanya pantas dikenang tanpa perlu dilanjutkan.

Keberanian dan konsistensi pemerintah untuk tegas menegakan amanat undang undang dengan bertahan pada divestasi saham 51%, perubahan KK menjadi Ijin Usaha Pertambangan (IUP), meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam proses produksi, membangun Smelter, PPH Badan, PPN, dan bernegosiasi dengan investor dalam batas wajar yang saling menguntungkan akan menunjukan siapa sesungguhnya yang menjadi tuan atas seluruh sumber daya alam. Siapa yang sesungguhnya berdaulat di bawah tanah, di atas tanah bahkan udara Indonesia.

Indonesia tidak menolak investor asing, tidak anti pada investor asing. Cina mau investasi silahkan, Jepang mau juga boleh, Belanda suka ya tidak apa apa, syarat Investasi yang Indonesia harapkan tidak berlebihan, tidak tamak, tidak rakus. Yang Indonesia harapkan adalah hal yang sama yang di harapkan oleh semua bangsa, semua manusia di berbagai belahan dunia, yaitu berbagi dengan adil. Tidak lebih.

Jika Freeport tidak mau bersikap adil setelah 48 tahun mendapatkan keistimewaan yang menguntungkan maka tidaklah salah jika sekarang Pemerintah bersikap tegas. Sikap pemerintah hari ini adalah keputusan Indonesia untuk berhenti menunduk, berhenti mengangguk, berhenti berlaku seperti cecunguk yang berjalan terbungkuk bungkuk.

Pilihan Freeport saat ini hanya dua, Pertama, patuh dan menghormati UU Minerba 04/2009 yang dibuat bersama oleh Pemerintah dan DPR, menghormati dan patuh pada segala peraturan lainnya di bawah UU seperti PP 01 tahun 2017 yang di buat oleh Presiden Republik Indonesia. Jika Freeport keberatan, ya silahkan pilih pilihan yg kedua yaitu segeralah berkemas dan cari tambang emas di negara lain.

48 tahun lalu benar bahwa Indonesia belum memiliki sumber daya manusia yg mampu mengelola tambang emas besar dengan teknologi yang rumit tapi hari ini Indonesia punya puluhan ribu orang pintar, sejumlah BUMN tambang, puluhan pengusaha Tambang yg memahami teknologi, berkemampuan dan memiliki asset finansial kuat.

Kesalahan Freeport terbesar adalah ketika ia menganggap remeh Indonesia, menganggap bisa menggertak Indonesia dengan beragam cara cara kuno, cara cara usang, cara cara zaman kolonial devide et impera. 

Indonesia tidak takut pada Freeport, temannya Freeport, Tetangga Freeport, Saudaranya Freeport atau siapapun dibelakang Freeport. Karena kalaupun Indonesia harus takut maka Indonesia hanya takut jika Rakyat tidak menjadi sejahtera, kalaupun Indonesia harus takut maka Indonesia hanya akan takut jika mewarisi lingkungan yang rusak pada anak cucu, Indonesia hanya takut ketika Indonesia tidak menjadi negara yg berdaulat atas seluruh sumber daya alamnya.

 

*) Penulis adalah Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PDI Perjuangan

Komentar