Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

HUKUM Advokat Peradi: Pilihan Beradab Kasus Papua adalah Operasi Penegakan Hukum 06 Dec 2018 00:43

Article image
Advokat Peradi, Sugeng Teguh Santoso (Foto: Dok. STS)
“Pilihan beradab adalah operasi penegakkan hukum. Jika operasi militer yang dikedepankan, maka akan menimbulkan efek domino, sebab Papua bukan lagi Daerah Operasi Militer (DOM)," nilai Sugeng.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Peristiwa pembunuhan terhadap 31 pekerja proyek pembangunan infrastruktur Trans Papua yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tepatnya di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, pada 1-2 Desember 2018 telah menyedot perhatian publik secara khusus pemerintah Republik Indonesia melalui perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan investigasi dan memastikan kebenaran peristiwa tersebut.

Diberitakan, akibat peristiwa tersebut, proyek Trans Papua yang dikerjakan sejak akhir 2016 dan ditargetkan selesai 2019 itu, untuk sementara waktu dihentikan hingga situasi dipastikan kondusif dan aman.

Menyikapi peristiwa tersebut, beragam opsi telah dilakukan pemerintah melalui pengiriman bantuan aparat keamanan dan pihak TNI. Meski demikian, terdapat opsi pendekatan lain sebagaimana dikemukakan Advokat Peradi, Sugeng Teguh Santoso, dalam keterangannya kepada media ini, Rabu (5/12/18). Menurutnya, operasi penegakan hukum harus diprioritaskan guna mengungkap motif dan tujuan di balik peristiwa tersebut.

“Pilihan beradab adalah operasi penegakkan hukum. Sebab, dengan cara demikian, maka pilihannya yakni pihak kepolisi yang ada di depan dalam menginvestigasi, mengevakuasi, menangkap dan memproses para tersangka yang diduga KKB itu,” kata Sugeng.

Sugeng menilai, dengan pendekatan penegakkan hukum, maka akan jelas terungkap motif dan tujuan di balik peristiwan pembunuhan keji tersebut tanpa ada tendensi mempolitisasi peristiwa tersbut.

“Melalui proses penegakkan hukum, maka bisa diterapkan hukuman pidana yang berat, penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Terorisme jika memenuhi unsur,” nilainya.

Advokat senior Peradi ini secara kritis berpandangan bahwa jika melihat peristiwa tersebut dengan kondisi Papua saat ini, tentu menimbulkan tanda Tanya.

“Jika melihat kondisi saat ini, Papua sangat jauh berbeda dari masa-masa sebelumnya; bahan bakar satu harga, insfrastruktur jalan dibangun masif dan tidak ada operasi militer yang resmi diberlakukan di papua, Presiden memberi perhatian serius atas pembangunan di Papua. Papua adalah surga sumber daya alam yang dahsyat , rahim bumi Papua mengandung sumber daya alam dan hasil lautan yang  yang melimpah, yang sudah dijarah berpuluh tahun sejak Orde Baru. Hanya saat ini saja ada keputusan politik pemerintah yang mengambil alih saham mayoritas freeport, moratorium exploitasi hutan, dan sumber daya laut dijaga,” lanjutnya.

Pendiri Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH KBR) ini mengatakan bahwa di Papua banyak kepentingan sejak rezim Orde Baru, khususnya terafiliasi dengan aparat keamanan dan diduga terdapat kelompok-kelompok dengan keahlian militer tidak berada di bawah kendali. Sehingga banyak kepentingan di Papua pasca dihentikannya penjarahan bumi Papua.

“Sepengetahuan saya, KKB belum pernah melakukan pembunuhan massal pada warga sipil yg bukan combatan, operasi mereka adalah gangguan saja. Sebab, sebelumnya ada penyekapan atas warga namun tidak dibunuh, ada insiden penembakan sporadis yang tidak terungkap hingga sekarang, bahkan ada peristiwa penculikan dan penyekapan kasus Mapenduma namun tidak dibunuh tetapi mereka mengajukan tuntutan politik. Saat itu, kasusnya diakhiri dengaa penyerbuan oleh Komando Pasukan Khusu (Kopasus) saat Prabowo masih menjabat dinas militer, dan korban tewas karena kontak senjata.

Sugeng beranggapan bahwa operasi penumpasan terhadap kelompok KKB tidak akan membuka motif pembunuhan.

“Jika tidak tepat sasaran, operasi penumpasan justru akan dipolitisir sebagai sebuah pelanggaran HAM berat, bahkan menjadi amunisi kuat pada gerakan OPM. Jika operasi militer yang dikedepankan, maka akan menimbulkan efek domino, sebab Papua bukan lagi Daerah Operasi Militer (DOM). Operasi penegakkan hukum adalah opsi paling tepat dan solutif selain pendekatan berbasis HAM. Ingat, para Gubernur Papua sudah menegaskan noken suara Papua untuk pasangan nomor urut 01. Jangan sampai operasi kasus justru memperkeruh,” tandasnya.

--- Guche Montero

Komentar