Breaking News

HUKUM Ahok Bukan Penista Agama Islam, Ini Penjelasan Tim Pembela 21 Apr 2017 12:49

Article image
Tim pembela Ahok, Edi Danggur (kedua dari kiri) bersama tim pembela dan Basuki Tjahaja Purnama, di persidangan. (Foto: Ant)
Pembuktian terhadap Pasal 156 a huruf a KUHP tidak tepat untuk diterapkan dalam kasus a quo, baik ditinjau dari struktur bahasa termasuk makna kalimat maupun dari teori kesengajaan dalam ilmu hukum pidana.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan Surat Tuntutan setebal 209 halaman dalam sidang ke-19, Kamis (20/4/2017) dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sebagaimana diketahui, Ahok didakwa secara alternatif, yaitu Pasal 156 a huruf a KUHP. Pasal ini menyebutkan, “dengan sengaja,  di depan umum, mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama” (“penistaan terhadap agama Islam”).

Dakwaan alternatifnya yaitu Pasal 156 KUHP yang berbunyi, “di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat” (“penistaan terhadap ulama”).

Anggota Tim Pengacara Basuki Tjahaja Purnama, Edi Danggur mengatakan, setelah mempertimbangkan keterangan saksi, ahli agama, ahli pidana, ahli bahasa, ahli psikologi sosial, keterangan Ahok dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, JPU berpendirian bahwa Pasal 156 a huruf a KUHP memang mengharuskan adanya unsur “dengan sengaja”.

Pertanyaannya, apakah unsur kesengajaan tersebut meliputi ketiga teori kesengajaan sebagaimana diuraikan di atas, yaitu “di depan umum, mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang bersifat permusuhan, dan penyalahgunaan atau penodaan agama”.

Jika melihat Penjelasan Pasal 4 huruf a UU No.1/PNPS Tahun 1965 sebagai penjelasan Pasal 156 a huruf a KUHP, terdapat frasa “semata-mata” yang menunjukkan adanya sikap batin pelaku yang menghendaki terpenuhinya delik.

“Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa delik sebagaimana diatur dalam Pasal 156 a huruf a KUHP hanya diliputi oleh kesengajaan dengan maksud untuk memusuhi atau menghina kepada agama, bukan bentuk kesengajaan yang lain,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (21/4/2017).

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini mengatakan, berkaitan dengan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa dari rangkaian perbuatan Ahok terkait pengalaman Ahok ketika mengikuti Pilkada Gubernur Provinsi Bangka Belitung tahun 2007 sampai dengan keikutsertaan Ahok dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, terlihat bahwa niat Ahok lebih ditujukan kepada orang lain, yaitu elit politik dalam konteks pilkada dan bukan ditujukan kepada agama Islam.

“Mengingat kesengajaan dalam Pasal 156 a huruf a KUHP adalah dengan maksud untuk memusuhi dan menghina agama, maka pembuktian terhadap Pasal 156 a huruf a KUHP tidak tepat untuk diterapkan dalam kasus a quo, baik ditinjau dari struktur bahasa termasuk makna kalimat maupun dari teori kesengajaan dalam ilmu hukum pidana,” ujar alumnus Program Magister Hukum Universitas Indonesia (UI) ini.

“Dengan demikian Ahok tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penistaan terhadap agama Islam,” tambah Edi.

Namun JPU berpendapat, Ahok terbukti melakukan penistaan terhadap ulama sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP. “Untuk itu JPU menuntut Ahok supaya majelis hakim memutuskan Ahok dijatuhi pidana percobaan,” ujarnya.

---

Komentar