Breaking News

HUKUM Akademisi: Sulit Dilakukan Pemilu Ulang di Seluruh Indonesia 27 May 2019 11:02

Article image
Pasangan Capres-Cawapres 2019-2024 Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga setelah penarikkan nomor urut. (Foto: Ist)
Dr. Johanes Tuba Helan, MHum mengatakan, tidak mungkin dilaksanakannya Pemilu ulang secara keseluruhan, karena kecurangan tidak terjadi di semua tempat.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu tuntutan BPN adalah memerintahkan Termohon (KPU-red) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22e ayat 1 UUD 1945.

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Johanes Tuba Helan, MHum mengatakan, tidak mungkin dilaksanakannya Pemilu ulang secara keseluruhan, karena kecurangan tidak terjadi di semua tempat.

"Untuk melaksanakan pemilu ulang secara keseluruhan tidak mungkin terjadi, karena pelanggaran ataupun kecurangan pemilu, tidak terjadi di semua tempat pada pelaksanaan Pemilu serentak 2019 lalu," kata Johanes di Kupang, Senin (27/5/2019).

Menurut Johanes, Pemilu ulang hanya mungkin terjadi ditempat yang mereka buktikan bahwa telah terjadi pelanggaran/kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu serentak pada 17 April 2019 lalu. Itupun harus bisa dibuktikan oleh BPN dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Artinya, tidak mungkin digelar pemilu ulang secara keseluruhan, kata mantan Kepala Ombudsman Perwakilan NTB-NTT itu. 

--- Redem Kono

Komentar