Breaking News
  • Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Istrinya 18 Tahun
  • Dolar AS Melambung, Harga Premium dan Solar Tak Naik Tahun Ini
  • Hendropriyono: TNI/Polri Jangan Takut Tegakkan Hukum
  • JK: Eks Koruptor Dilarang Nyaleg Agar Wibawa DPR Baik
  • Jonan Targetkan Akuisisi Saham Freeport Rampung Juni

INTERNASIONAL Akhiri Kebijakan Imigrasi Trump, DPR AS Akan Gelar Voting 21 Jun 2018 14:08

Article image
Ketua House of Representatives atau DPR AS, Paul Ryan (Foto: AFP)
"Kami tidak ingin anak-anak itu dipisahkan dari orang tuanya. Kami akan menegakkan aturan imigrasi tanpa memisahkan anak-anak dari keluarga," tegas Ryan.

WASHINGTON DC, IndonesiaSatu.co-- House of Representatives atau Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) dilaporkan akan menggelar pertemuan, Kamis (21/6/18) untuk melakukan pemungutan suara (voting) guna menghentikan kebijakan imigrasi Presiden AS, Donald Trump yang memisahkan migran anak dari orangtuanya.

Dilansir AFP Rabu (20/6/18), Ketua DPR AS, Paul Ryan mengatakan bahwa pihaknya sudah melihat pemberitaan tentang pemisahan migran anak-anak dari orang tuanya di perbatasan.

Dalam berbagai laporan media AS, ditampilkan berbagai momen menyedihkan maupun suara tangisan anak-anak saat dipisahkan dengan orang tua mereka.

"Kami tidak ingin anak-anak itu dipisahkan dari orang tuanya. Kami akan menegakkan aturan imigrasi tanpa memisahkan anak-anak dari keluarga," tegas Ryan.

Dia menjelaskan, dalam sesi dengar pendapat dengan politisi Republik Selasa (19/6/18), Trump berjanji mendukung keputusan apa pun yang dibuat.

"Presiden ingin Kongres bertindak. Maka di sinilah kami," tegas politisi yang menjabat sebagai Ketua DPR sejak 2015 itu.

Ryan menerangkan bahwa di bawah rancangan peraturan yang bakal dibahas dalam pertemuan tersebut, setiap keluarga yang ketahuan masuk ke AS secara ilegal tidak akan dipisahkan. Mereka akan ditempatkan di fasilitas yang dikelola oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) di mana mereka akan diproses oleh imigrasi.

“Kongres akan menyiapkan dana tambahan bagi DHS sehingga mereka bisa mempunyai sumber daya cukup guna menampung keluarga migran tersebut. Intinya, kami ingin keluarga migran ilegal itu tetap bersama. Namun, kami juga harus menegakkan hukum imigrasi Amerika," tegasnya.

Sebelumnya pada 7 Mei lalu, Jaksa Agung Jeff Sessions mengumumkan kebijakan "toleransi nol" sebagai tindakan yang lebih keras. Dengan kebijakan itu, siapa saja yang secara ilegal melintasi perbatasan akan ditangkap dengan tuduhan kriminal. Bagi mereka yang datang dengan keluarga, anak-anak akan dipisahkan dari orangtua.

Dilaporkan, dalam lima pekan sejak pengumuman tersebut, lebih dari 2.300 orang anak diambil dari orang tua dan kerabat mereka. Setelah dipisahkan dari orang tua mereka, anak-anak diserahkan ke Pusat Penampungan Pengungsi (ORR) milik Kementerian Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan. Anak-anak yang berusia antara satu hingga 18 tahun, ditempatkan di pusat penampungan. Beberapa di antaranya tidur di atas tikar pada lantai beton yang dikelilingi pagar menyerupai kandang. Mereka dibawa ke tiga tempat penampungan di Texas Selatan yaitu Combes, Raymondville, dan Brownsville.

Pihak Washington, dilaporkan juga berencana untuk membangun pusat penampungan keempat di Houston yang membuat wali kotanya, Sylvester Turner, angkat bicara.

"Saya tidak ingin ada fasilitas pemisah anak-anak dari orang tua di kota ini. Saya telah mengucapkannya dengan jelas," tegas Turner.

--- Guche Montero

Komentar