Breaking News
  • Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Istrinya 18 Tahun
  • Dolar AS Melambung, Harga Premium dan Solar Tak Naik Tahun Ini
  • Hendropriyono: TNI/Polri Jangan Takut Tegakkan Hukum
  • JK: Eks Koruptor Dilarang Nyaleg Agar Wibawa DPR Baik
  • Jonan Targetkan Akuisisi Saham Freeport Rampung Juni

NASIONAL Akuisisi 51 % Saham Freeport, Jokowi: Negosiasi Sangat Alot 13 Jul 2018 09:10

Article image
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ketika menanggapi pertanyaan wartawan. (Foto: Ist)
Presiden menilai, keberhasilan melakukan negosiasi untuk meningkatkan porsi kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia menjadi 51 persen merupakan sebuah lompatan.

TANGERANG, IndonesiaSatu.co -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku dirinya sudah mendapatkan laporan, bahwa holding industri pertambangan Indonesia, Inalum, telah mencapai kesepakatan awal dengan Freeport untuk meningkatkan kepemilikan dari yang sebelumnya 9,36 persen menjadi 51 persen.

“Alhamdulillah,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional Ke-71 Tahun 2018 dan Sosialisasi Pajak Penghasilan (PPh) Final Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 0,5%, di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten, Kamis, (12/7) pagi.

Dijelaskan Presiden, sudah 3,5 tahun ini pemerintah merundingkan kepemilikan saham PT Freeport Indonesia, yang dalam waktu hampir 50 tahun terakhir kepemilikan Indonesia hanya 9,36 persen.

“Jangan dipikir ini mudah, sangat alot sekali dan begitu sangat intens, terutama dalam 1,5 tahun terakhir. Karena ini menyangkut sebuah negosiasi yang tidak mudah,” ucap Presiden.

Presiden menilai, keberhasilan melakukan negosiasi untuk meningkatkan porsi kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia menjadi 51 persen merupakan sebuah lompatan. Diharapkan, nanti Indonesia akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar, baik dari pajak, royalti, dividen, dan retribusi, sehingga nilai tambah dari komunitas tambang yang ada di sana itu betul-betul bisa dinikmati oleh semuanya.

“Kepentingan nasional tetap harus dinomorsatukan, termasuk untuk masyarakat asli Papua teknis pembagiannya bisa ditanyakan kepada menteri terkait,” tegas Presiden.

--- Redem Kono

Komentar