Breaking News
  • BI: penurunan suku bunga mendorong intermediasi perbankan
  • BI: penurunan suku bunga sudah perhitungkan FFR
  • Perusahaan China bidik sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia
  • Petambak Lombok berpenghasilan Rp20 juta per bulan
  • Tiga BUMN kembangkan pelabuhan dukung Tol Laut

HUKUM Alasan Sakit, Setya Novanto Tak Penuhi Panggilan KPK 11 Sep 2017 11:30

Article image
Setya Novanto tersangka dugaan korupsi e-KTP. (Foto: Ist)
Idrus menyatakan Novanto telah dirawat inap di Rumah Sakit Siloam Semanggi sejak Minggu (10/9).

JAKARTA, IndonesiaSatu.co - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP) pada 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (11/9). Pemeriksaan perdana pasca ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut batal karena Ketua DPR itu dinyatakan sakit.

"Saya barusan dari rumah sakit. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, kemarin setelah Pak Novanto berolahraga lalu kemudian gula darah naik setelah diperiksa ternyata implikasi ginjal dan tadi malam diperiksa ternyata juga ada pengaruh dengan jantung," kata Sekjen Partai Golkar Idrus Marham di Gedung KPK di Jakarta, Senin (11/9).

Idrus didampingi perwakilan dari Badan Advokasi Partai Golkar dan tim pengacara Setya Novanto mengantarkan surat keterangan sakit dari Rumah Sakit Siloam Semanggi Jakarta kepada KPK. 

"Kehadiran kami mengantarkan surat yang dilampirkan serta keterangan dokter dan tentu ada beberapa hal untuk menyampaikan pada KPK bahwa Setya Novanto untuk hadir pada saat ini tidak memungkinkan karena kondisi kesehatan," ujarnya.

Idrus menyatakan Novanto telah dirawat inap di Rumah Sakit Siloam Semanggi sejak Minggu (10/9). "Kemarin masuk sampai hari ini berarti menginap," kata Idrus.

Seperti diketahui, Setya Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (e-KTP) pada 2011-2012 di Kemendagri, Senin (17/7).

Novanto disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Novanto sejauh ini telah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana praperadilan Novanto dijadwalkan digelar Selasa (12/9).

--- Very Herdiman

Komentar