"Sudah saatnya kita menjaga lingkungan kita agar bebas dari sampah, dan sekaligus menutupi predikat 4 kota yang masuk dalam kategori kota terkotor se-Indonesia periode 2018 kemarin," tandas Angelo.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Anggota Komite 2 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Angelo Wake Kako menyoroti beberapa hal menyangkut kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI yang berkaitan langsung dengan konteks daerah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal itu disampaikan Angelo saat mengadakan 
Rapat Kerja Komite 2 DPD RI dengan Menteri LHK RI, Siti Nurbaya dan jajarannya di Jakarta, Senin (17/2/20).

"Saya menyoroti Kementerian LHK yang tidak melakukan counter atau memberikan narasi yang jelas terkait dengan wacana penutupan Taman Nasional Komodo yang dilontarkan pemerintah provinsi NTT beberapa waktu lalu, sehingga berdampak pada menurunnya wisatawan ke Labuan Bajo dan NTT pada umumnya," sorot Angelo.

Angelo juga menyinggung program Persemaian Bibit yang selama ini digencarkan oleh kementerian LHK.

"Saya memberikan apresiasi. Namun saya mendorong agar lebih fokus ke tanaman yang bernilai ekonomis dan ada kepastian pasarnya sehingga dapat disinkronkan dengan program pemerintah daerah setempat," katanya.

Untuk NTT, lanjut dia, saya mendorong kementerian LHK membantu pemerintah Propinsi dengan pengadaan bibit kelor sebanyak-banyakannya, karena sudah setahun lebih kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, saya menemukan masih bingungnya masyarakat tentang kelor ini.

"Hal ini diperparah dengan keberpihakan anggaran, yang hemat saya masih jauh dari kata layak, yakni APBD Propinsi tahun 2019 hanya menganggarkan Rp 700 juta untuk kelor, di mana Rp 600 juta untuk pengadaan mesin dan Rp 100 juta untuk pembenihan," paparnya.

Respon Positif KLHK

Dalam Raker tersebut, Kementerian LHK merespons positif, dengan harapan dapat memasifikan pembibitan kelor sampai pada penanaman di lahan-lahan masyarakat sehingga dapat mendongkrak perekonomian masyarakat NTT di bawah kepemimpinan Victor Laiskodat-Josef Nae Soi.

Selain itu, pengadaan motor dan mobil sampah untuk setiap Kabupaten/Kota di NTT sudah direspon baik, tinggal komunikasi lanjut dengan Dirjen terkait.

"Sudah saatnya kita menjaga lingkungan kita agar bebas dari sampah, dan sekaligus menutupi predikat 4 kota yang masuk dalam kategori kota terkotor se-Indonesia periode 2018 kemarin," tandas Angelo.

--- Guche Montero