Breaking News

PARIWISATA Ansy Lema: KLHK Adalah Pengawal Konservasi TNK, Bukan Pemberi Izin 26 Oct 2020 10:32

Article image
Anggota DPR RI, Ansy Lema, saat mengunjungi TNK Komodo. (Foto: Dokpri AL)
Menurut Ansy, KLHK harus menjaga TNK sebagai kawasan konservasi dan rumah alami Komodo, satwa endemik, dan beragam vegetasi baik darat maupun laut.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Anggota Komisi IV DPR RI, Yohanis Fransiskus Lema mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk bersungguh-sungguh menjalankan fungsinya sebagai pertahanan terakhir konservasi di Taman Nasional Komodo (TNK) di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut politisi yang akrab disapa Ansy Lema itu, KLHK harus menjaga TNK sebagai kawasan konservasi dan rumah alami komodo, satwa endemik, dan beragam vegetasi baik di darat maupun laut.

Hal itu disampaikan politisi muda PDI Perjuangan tersebut ketika menanggapi sebuah foto viral yang beredar terkait pembangunan di kawasan TNK.

Dalam foto tersebut, seekor komodo menghalangi truk pembawa muatan untuk pembangunan model Jurassic Park yang kini dilakukan Kementerian PUPR di Pulau Rinca.

"Foto tersebut mengirim pesan simbolik bahwa komodo tidak nyaman dengan model pembangunan Jurassic Park di TNK. Karena pembangunan tersebut melibatkan truk dan alat berat yang memasuki kawasan konservasi TNK. Komodo terusik dengan pembangunan masif berbasis teknologi, karena mengganggu ekosistem lingkungan di TNK" ujar Ansy Lema di Jakarta, Minggu (25/10/2020).

Ansy mendesak KLHK untuk memahami dan menjalankan perannya; bukan sebagai pemberi izin, tetapi penjaga konservasi TNK. Ansy beralasan, KLHK harus mengawal agar regulasi dan kebijakan terkait TNK tidak bertentangan dengan spirit konservasi. 

KLHK, kata dia, harus memastikan agar betonisasi yang sedang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur Geopark tidak mengganggu citra pariwisata berbasis alam sebagai jualan utama pariwisata Labuan Bajo.

"KLHK harus memahami perannya bukan sebagai pemberi izin pembangunan, tetapi harus memastikan dan mengawal agar konservasi TNK dan kelangsungan komodo tidak terancam oleh pembangunan infrastruktur. Jika pembangunan dan penataan TNK telah salah arah, KLHK harus berani menyampaikan kepada pemerintah untuk membatalkan atau mengembalikannya kepada spirit konservasi," tegas Ansy.

Ansy menegaskan bahwa foto simbolik tersebut juga dapat menjadi pengingat bahwa proses pembangunan dan pengelolaan TNK harus berdasarkan prinsip konservasi.

"Grand design pembangunan TNK harus mengutamakan konservasi komodo, satwa endemik dan beragam vegetasi darat dan laut. Prinsip konservasi tersebut harusnya secara konsisten dipegang teguh dalam proses pembangunan dan pengelolaan di TNK saat ini," imbuhnya.

Menurutnya, tujuan dan motivasi mulia dari sebuah pembangunan juga tercermin dari prosesnya, demikian pula di TNK. 

"Fakta saat ini menunjukkan sebaliknya. Yang kita lihat, proses pembangunan TNK tampak mulai meninggalkan semangat konservasi tersebut. Kita harus tetap sepakat bahwa kelangsungan hidup komodo dan ekosistem di dalamnya adalah prioritas utama. Jangan sampai pembangunan TNK menjadi pintu masuk bagi kepunahan komodo karena lingkungannya diganggu," Ansy menambahkan.

Ansy menuturkan bahwa ketika bertemu masyarakat lokal komodo baru-baru ini, ia mengaku mendengar cerita tentang mata rantai ekosistem antara komodo, manusia, berbagai satwa dan vegetasi alam dan laut di TNK. Berbagai penelitian ahli turut mengonfirmasi cerita tersebut. Masyarakat meyakini, kunci binatang purba itu bertahan selama empat juta tahun lalu karena jalinan rantai ekosistem alami tersebut.

"Maka betonisasi TNK berpotensi menghancurkan bentang alam, yang artinya memutus mata rantai ekosistem komodo dengan lingkungannya. Kehadiran infrastruktur-infratruktur dapat merusak habitat alami yang sukses menjaga komodo tetap ada dan bestari sejak empat juta tahun lalu," katanya.

Oleh sebab itu, Ansy menganjurkan pembangunan dan penataan TNK harus berdasarkan kajian ilmiah multi-perspektif; seperti kajian sosio-antropologis dan ekologis, bukan hanya kajian ekonomis. Pemerintah harus berbesar hati mendengarkan masukan dari masyarakat sipil, pegiat pariwisata, DPRD dan masyarakat lokal di Manggarai Barat. 

Selain menjaga kelangsungan hidup Komodo dan ekosistem TNK, negara harus harus melibatkan partisipasi masyarakat di Manggarai Barat dalam pengembangan pariwisata di TNK.

"Komunitas lokal adalah subjek pembangunan. Mereka harus didengarkan dan diberdayakan. Itulah sebabnya saya mendorong agar pengembangan pariwisata harus berbasis komunitas, melibatkan masyarakat lokal di Pulau Komodo dan membawa kesejahteraan kepada para petani, peternak, dan nelayan di Manggarai Barat," pungkasnya.

--- Guche Montero

Komentar