Breaking News

BERITA Ansy Lema Beri Apresiasi dan Catatan Kritis terhadap Realokasi Anggaran KKP 24 Apr 2020 10:52

Article image
Anggota Komisi IV DPR RI dan Politisi PDI Perjuangan asal NTT, Ansy Lema. (Foto: Ist)
Ansy Lema mendukung refocusing dan realokasi anggaran yang sudah terarah ke program-program prioritas untuk kepentingan nelayan dan komitmen kuat KKP dalam menjaga laut dan Sumber Daya Alam (SDA) di sektor kelautan.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Anggota Komisi IV DPR RI, Yohanis Fransiskus Lema mengapresiasi sekaligus memberi catatan kritis terhadap realokasi dan refocusing anggaran terkait penanggulangan bencana Covid-19.

Hal itu diuatarakan Ansy Lema dalam rapat kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu (22/4/20).

Ansy Lema mendukung refocusing dan realokasi anggaran yang sudah terarah ke program-program prioritas untuk kepentingan nelayan dan komitmen kuat KKP dalam menjaga laut dan Sumber Daya Alam (SDA) di sektor kelautan.

“Pertama-tama, saya memberikan apresiasi terhadap kinerja KKP dalam hal realokasi dan refocusing anggaran. Yang KKP lakukan sepenuhnya sudah terarah dan menyasar pada kepentingan nelayan, para pelaku usaha perikanan, dan juga komitmen terhadap laut dan SDA laut kita,” ujar Ansy dalam sesuai rilis yang diterima media ini.

Meskipun demikian, Politis PDI Perjuangan asal NTT ini tetap memberikan beberapa catatan kritis terhadap refocusing anggaran yang tidak sesuai dengan konteks pandemik Covid-19.

Catatan kritis Ansy di antaranya terkait pengadaan cold storage dari Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan dan program pelatihan untuk 1.000 masyarakat dari Badan Riset Kelautan dan Perikanan di tengah kebijakan social distancing.

Adapun alokasi anggaran cold storage sebesar Rp. 7, 37 miliar. Sementara itu, pelatihan untuk 1.000 masyarakat mendapatkan suntikan anggaran senilai Rp. 11,84 miliar.

Padahal, dalam situasi saat ini yang sangat mendesak dibutuhkan masyarakat adalah bantuan cold storage untuk bisa menyimpan berbagai produk perikanan budidaya yang tidak terserap oleh pasar.

“Saya mempertanyakan urgensi dari anggaran pelatihan tersebut di tengah kebijakan social distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sekarang ini. Lebih baik, dana Rp. 11,84 miliar tersebut dialokasikan saja untuk pengadaan bantuan sosial (bansos) yang secara praktis langsung diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kritis Ansy.

Pelatihan, lanjut mantan Juru Bicara Ahok ini, tidak akan bisa berjalan efektif di tengah pandemik Covid-19. Oleh karena itu, penempatan anggaran yang tepat dan terukur sangat penting dilakukan KKP.

Di samping itu, terkait anjuran Presiden Jokowi agar masyarakat mengkonsumsi ikan untuk menambah protein dan daya tahan tubuh, Ansy berpendapat bahwa Menteri KKP sudah sigap dan cekatan.

Ansy juga menilai, Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kupang, sudah bekerja sama dengan dua stafnya di NTT.

"Yang dibutuhkan sekarang hanya waktu pelaksanaannya (realisasi) dalam program bagi-bagi ikan ke masyarakat," ungkapnya.

Mantan Penyiar dan Dosen ini juga secara khusus mengapresiasi KKP yang sudah mulai memperhatikan pulau-pulau terluar di daerah NTT, terutama Kabupaten Rote Ndao dan Sumba Timur melalui Program Sentra Kelautan dan Perikanan. Dirinya berharap agar KKP terus memberikan prioritas terhadap nasib nelayan di NTT yang terkena dampak virus Corona (Covid-19).

“Kelompok nelayan, termasuk salah satu kelompok yang paling dirugikan akibat larangan beraktivitas di luar rumah yang dikeluarkan pemerintah. Kegiatan melaut dan jual-beli hasil tangkapan menjadi terhambat karena ruang perjumpaan dengan konsumen mulai dibatasi. Karena itu, KKP harus terlibat penuh dalam pendampingan nelayan selama masa pandemik ini,” harap Ansy.

--- Guche Montero

Komentar