Breaking News

REGIONAL Antisipasi Penanganan Covid-19, Pemprov NTT Anggarkan 286 Miliar 18 Apr 2020 01:49

Article image
Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) saat melakukan Rapat Kerja Teleconference dengan para Bupati/Walikota se-NTT di ruang Rapat Gubernur, Kantor Gubernur Sasando. (Foto: suluhdesa.com)
“Saya ingin agar dilakukan pendataan yang cermat dan akurat sehingga tidak tumpang tindih. Saya minta bantuan kepada Kapolda, Danrem dan Kejaksaan tinggi untuk mengawal proses ini, sehingga bantuan ini tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan,” im

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) menganggarkan dana sekitar Rp. 286 miliar lebih untuk penanganan wabah Virus Corona (Covid-19) yang terus merebak di wilayah kepulauan tersebut.

Sedianya, anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan kesehatan, Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Untuk alokasi Anggaran dari Pemprov NTT, kami telah menyiapkan dana senilai Rp. 286 miliar lebih untuk penanganan Covid-19, baik untuk Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit seperti pengadaan APD dan unsur penunjang kesehatan  lainnya, juga JPS serta pemberdayaan ekonomi masyarakat,” jelas Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat saat melakukan Rapat Kerja Teleconference dengan para Bupati/Walikota se-NTT di ruang Rapat Gubernur, Kantor Gubernur Sasando, Kamis (16/04/20) seperti dilansir suluhdesa.com.

Gubernur Viktor menjelaskan bahwa Menteri Sosial telah menetapkan bahwa NTT mendapatkan alokasi penerima bantuan JPS sebanyak 300 ribu Kepala Keluarga (KK) dari pemerintah pusat.

“Kita memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat karena ini merupakan jumlah yang sangat besar. Saya minta para Bupati/Walikota untuk segera mengirimkan data yang akurat. Data-data ini harus cepat supaya bisa dilakukan verifikasi. Tentunya, kita juga menyiapkan anggaran dari APBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk membantu masyarakat miskin dan yang rentan miskin akibat Covid-19 di luar 300 ribu ini,” jelas Gubernur Viktor.

Mantan Ketua Fraksi Nasdem RI itu meminta agar para Bupati/Walikota untuk segera melakukan pendataan secara cermat sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara data masyarakat yang diberikan bantuan dari pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

“Saya ingin agar dilakukan pendataan yang cermat dan akurat sehingga tidak tumpang tindih. Saya minta bantuan kepada Kapolda, Danrem dan Kejaksaan tinggi untuk mengawal proses ini, sehingga bantuan ini tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan,” imbau Gubernur Viktor.

Realokasi dan Refocusing APBD I

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT, Zacharias Moruk menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp. 286 miliar lebih tersebut merupakan hasil realokasi dan refocusing APBD I sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020 dan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020.

“Realokasi ini tidak  berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kinerja. Sementara belanja modal yang berkaitan dengan infrastruktur jalan, pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kinerja lainnya tetap dijalankan,” jelas Zacharias Moruk.

Zacharias menerangkan bahwa alokasi anggaran tersebut mencakup pencegahan dan penanganan kesehatan yakni senilai Rp. 81 miliar lebih, untuk JPS senilai Rp. 105 miliar dan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat senilai Rp. 100 miliar lebih.

“Khusus untuk JPS, kita menganggarkan untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin di luar penerima PKH dan 300 ribu KK yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Setiap KK akan menerima bantuan sebesar Rp. 500 ribu per bulan; terdiri dari Rp. 150 ribu dalam bentuk uang tunai dan Rp. 350 ribu dalam bentuk material atau sembako. Bantuan ini akan diberikan untuk  jangka waktu 3 bulan,” ungkap Zacharias.

Sedangkan terkait dana pemberdayaan ekonomi, lanjut Zacharias, akan dilakukan dengan cara pengalihan kegiatan-kegiatan prioritas perangkat daerah yang berbentuk proyek, dengan pendekatan padat karya. Di mana masyarakat akan dilibatkan dalam pengerjaan jalan, jembatan, irigasi dan pengerjaan infrastruktur lainnya sambil memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan. Mereka akan diupah saat melakukan pekerjaan itu.

“Dinas teknis sedang merumuskan hal ini. Misalnya, masyarakat kita mewajibkan untuk tanam 50 pohon kelor di sekitar rumah atau dalam pengembangan rumput laut, masyarakat dilibatkan. Demikian pula dalam bidang peternakan. Intinya, masyarakat tidak hanya menerima, tetapi harus melakukan aktifitas, semacam pendekatan pemberdayaan,” jelas Zacharias.

Zacharias juga menjelaskan bahwa dana untuk penanganan Covid-19 dari seluruh Kabupaten/Kota se-NTT mencapai Rp. 853 miliar lebih. Sehingga total keseluruhan hasil realokasi dan refocusing APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota se-NTT untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp. 1,1 triliun lebih.

“Proses realokasi dan refocusing dari Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-NTT telah selesai dilakukan dan sudah dilaporkan ke Kemendagri. Menurut laporan dari Kemendagri, sampai dengan kemarin (15/4/20), tersisa 17 pemerintah daerah yang belum melakukan realokasi ini yakni Pemerintah Provinsi Maluku, Kota Ambon dan 15 kabupaten di Papua. Batas akhir proses ini yakni tanggal 23 April,”pungkas Zacha.

Turut mendampingi Gubernur dalam Rapat Kerja Teleconference dengan para Bupati/Walikota se-NTT tersebut yakni Wakil Gubernur NTT, Ketua DPRD NTT, Unsur Forkopimda Provinsi NTT, Sekda NTT, serta pimpinan perangkat daerah Provinsi NTT dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

--- Guche Montero

Komentar