Breaking News

BERITA Audiensi dengan Kemenag, PP PMKRI Singgung Isu Radikalisme 07 Aug 2020 00:01

Article image
PP PMKRI Periode 2020-2022 saat beraudiensi dengan Kemenag RI. (Foto: Dok.PMKRI)
Menurut PMKRI, isu radikalisme cenderung masif dan mulai berkembang hingga ke Perguruan Tinggi besar.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) menggelar audiensi dengan Kementerian Agama (Kemenag) RI, Rabu (5/8/20) yang berlangsung di kantor Kemenag RI, jln. M. H. Thamrin Nomor 621, Jakarta Pusat.

Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Agama periode 2019-2024, Jenderal Purn Fachrul Razi, dan dihadiri oleh enam perwakilan PP PMKRI dan beberapa staf yang turut mendampingi.

Adapun agenda dalam Audiensi tersebut yakni selain memperkenalkan kepengurusan baru PP PMKRI periode 2020-2022, program kerja PP PMKRI yang berhubungan dengan Kemenag selama satu periode kepengurusan, serta menyoroti beberapa isu dan permasalahan sosial yang berhubungan langsung dengan tugas dan tanggung jawab Kemenag.

Ketua Presidium PP PMKRI, Benidiktus Papa dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Kemenag karena telah menjadi salah satu pelopor untuk menekan angka korban virus Corona (Covid-19) melalui beberapa kebijakan strategis.

"Atas nama PMKRI, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri dan seluruh jajaran, karena kami melihat bahwa kementerian agama menjadi salah satu pelopor dalam hal bagaimana menekan angka Covid, termasuk Surat Edaran untuk semua institusi agama, agar proses keagamaan itu bisa ditiadakan," ujar Benidiktus dalam rilis yang diterima media ini, Kamis (6/8/20).

Radikalisme Berkembang di Kampus

Selain menyinggung penanganan Covid-19, dalam kesempatan tersebut Benny juga menyentil tentang beberapa isu penting yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, di antaranya adalah isu radikalisme.

Menurut PMKRI, isu radikalisme cenderung masif dan mulai berkembang hingga ke Perguruan Tinggi besar.

"Isu radikalisme ini sudah masif dan harus dikawal bersama sebagai ancaman serius dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Di beberapa Kampus, paham radikalisme masih berkembang. Ini patut diwaspada agar tidak berdampak negatif secara horizontal," nilai Benny.

Selain isu radikalisme, Benny juga menyoroti wacana eksistensi Pancasila yang sedang diperbincangkan oleh publik.

"Isu radikalisme dan wacana seputar dasar negara (Pancasila, red) menjadi isu krusial kebangsaan yang patut diantisipasi bersama. Tentu kami ingin meminta arahan dari Bapak Menteri, khususnya bagaimana kami dari mahasiswa Katolik bisa memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara," imbuhnya.

Program Kemenag

Pada kesempatan tersebut, Kemenag juga menyampaikan beberapa program penting yang berkaitan dengan radikalisme dan pendidikan di Papua.

Untuk menangani masalah radikalisme, Kemenag akan merancang program 'Da’i Bersertifikat' yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

"Kami rencanakan, program ini kita mulai dengan yang namanya, Da’i Bersertifikat. Mungkin nanti 2021 masuk pada penceramah bersertifikat," kata Menag Fachrul Razi.

Rencananya, kata Fachrul, Da’i Bersertifikat disiapkan sebagai media untuk menyampaikan ceramah-ceramah di lembaga-lembaga pemerintah dan BUMN.

"Jika sudah ada, maka semua kantor pemerintah, semua BUMN, lalu akan mengundang penceramah, yang diundang harus bersertifikat, tidak boleh tidak. Karena mereka yang sudah disepakati, mempunyai wawasan," terangnya.

Menanggapi isu radikalisme di lingkungan sekolah maupun Kampus, Kemenag mulai merencanakan menyiapkan penceramah.

"Sedang diupayakan pembinaan anak-anak, siswa khususnya, yang memang selama ini celah masuk adalah di sekolah, kampus misalnya ekstra kurikuler agama. Kali ini kami sudah berpikir untuk membangun itu," komit Fachrul.

Moderasi Beragama

Selanjutnya Kemenag juga telah memprogramkan moderasi beragama. Program ini sudah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kemenag RI.

"Kementerian agama ini punya proyek yang namanya moderasi beragama. Moderasi beragama ini kita garisbawahi, yang moderasi ini bukan agamanya. Kalau agama, kita sudah paham, sampai kiamat nanti dia tetap moderat. Sebaliknya, yang dimoderatkan cara berpikir kita, cara pergaulan kita dengan agama-agama yang berbeda, atau agama-agama yang sama tetapi pandangan-pandangan yang berbeda," jelas Fachrul.

Program 'Kita Cinta Papua'

Selain beberapa program tersebut, Kemenag juga telah menggagas program yang khusus untuk wilayah Papua, yaitu 'Kita Cinta Papua'.

"Kami sekarang juga sedang punya proyek, yang sudah baru mulai kami jalankan, yang kami sebut dengan 'Kita Cinta Papua'. Ujung tombaknya adalah Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik dan FKUB," ungkapnya.

Target program 'Kita Cinta Papua' lebih dikhususkan pada perhatian terhadap bidang pendidikan dan keagamaan di wilayah Papua.

"Ini betul-betul kami ingin menggarap Papua, khusus di bidang pendidikan, dan keagamaan, khususnya agama Kristen dan Katolik," imbuhnya.

Adapun program ini akan dimulai pada Agustus 2020, yang diawali dengan beasiswa kepada ratusan pelajar dan mahasiswa asli Papua.

"Mulai bulan Agustus ini, sudah mulai ada kegiatan pertama yakni beasiswa kepada seratus-an pelajar dan mahasiswa Papua asli di enam kota besar di Indonesia," pungkasnya.

--- Guche Montero

Komentar