Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

HUKUM Auditor BPK Resmi Divonis 6 Tahun Penjara 06 Mar 2018 12:31

Article image
Auditor BPK, Ali Sadli Saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta (Foto: Ist)
“Ali terbukti melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, Ali juga melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 te

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Kepala Sub Auditorat III Auditorat Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ali Sadli divonis 6 tahun penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan.

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan menerima suap sesuai dakwaan alternatif pertama dan menerima gratifikasi dan pencucian uang," ujar ketua majelis hakim, Ibnu Basuki Widodo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/3/18) seperti dilansir Kompas.com.

Menurut hakim, perbuatan Ali Sadli telah mencederai upaya pemerintah yang sedang giat memberantas korupsi. Namun, Ali berlaku sopan dan belum pernah dihukum. Selain itu, Ali Sadli juga masih memiliki tanggungan keluarga dan telah banyak berjasa untuk negara. Ali terbukti menerima suap Rp 240 juta dari pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

“Uang tersebut diduga diberikan dengan maksud agar Rochmadi Saptogiri selaku Auditor Utama BPK menentukan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes tahun anggaran 2016. Selain suap, Ali juga dinilai terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 8,7 miliar. Jumlah itu lebih kecil dari jumlah penerimaan gratifikasi yang sebelumnya diduga sebesar Rp 10,5 miliar dan 80.000 Dollar Amerika Serikat,” ujar Ibnu.

Menurut hakim, uang Rp 8,7 miliar tersebut juga terbukti disamarkan oleh Ali Sadli. Dengan demikian, dakwaan pencucian uang juga terbukti pada diri Ali Sadli.

“Ali terbukti melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, Ali juga melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” tandas Ibnu.

Sebelumnya, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan justice collaborator yang diajukan terdakwa Ali Sadli Pada 23 Januari 2018 lalu.

"Kami berpendapat permohonan tersebut patut tidak dikabulkan," ujar jaksa KPK Dian Hamisena saat membacakan pertimbangan tuntutan.

Jaksa kemudian mempertimbangkan permohonan itu dengan syarat-syarat pengajuan justice collaborator yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011.

Menurut jaksa, Ali memang bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Ali juga berterus-terang selama persidangan. Meski demikian, jaksa menganggap hal tersebut sebagai hal yang meringankan tuntutan pidana. Hal itu saja belum cukup menguatkan permohonan justice collaborator. Sebab, dalam persidangan Ali tidak bisa mengungkap asal pemberian uang Rp 250 juta. Keterangannya tidak dapat digunakan untuk mengungkap pelaku lainnya.

--- Guche Montero

Komentar