Masyarakat harus diarahkan untuk mengawasi fit and proper test yang dilakukan oleh DPR untuk menetapkan 5 dari 10 Capim KPK yang diajukan Presiden ke DPR.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) akhirnya telah melaksanakan tugas seleksi Capim KPK periode 2019-2023 secara tepat waktu dan sangat terukur.

Dengan berakhirnya tugas seleksi Capim KPK, maka semua polemik tentang proses seleksi dan kriteria Capim KPK yang pada seleksi tahap akhir telah membuahkan 10 nama Capim KPK, harus segera diakhiri. Karena masyarakat harus diarahkan untuk mengawasi fit and proper test yang dilakukan oleh DPR untuk menetapkan 5 dari 10 Capim KPK yang diajukan Presiden ke DPR.

Demikian hal itu diutarakan mantan anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Petrus Selestinus saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Senin (2/9/19).

Menurut Petrus, tugas Pimpinan KPK ke depan akan jauh lebih berat, karena ada beban tambahan yaitu membersihkan warna KPK yang disebut-sebut ada 'Polisi Taliban dan ada Polisi India'.

"Itu artinya, soliditas di internal KPK terbelah dua; di mana ada Polisi yang memiliki loyalitas ganda. Maka, Pansel Capim KPK telah bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, telah menghasilkan 10 Capim KPK di bawah kritik dan aksi demo sehingga10 besar nama Capim KPK terbaik pada hari Senin, (2/9) akan diserahkan kepada Presiden Jokowi," ungkapnya.

Advokat Peradi ini menilai, tangung jawab Pansel Capim KPK kali ini berbeda, tidak hanya untuk melahirkan kualitas kepemimpinan KPK ke depan dalam mencegah dan memberantas korupsi, melainkan juga harus mampu menjaga soliditas di antara Pimpinan dan ASN di KPK, memanage struktur dan personalia ASN di internal KPK sehingga tidak tersandera oleh kepentingan-kepentingan lain di luar pemberantasan korupsi yang berkepanjangan.

"Saat ini KPK butuh pimpinan yang sangat paham tentang seluk-beluk dan dinamika yang berkembang secara tidak sehat di internal KPK. Pansel Capim KPK sangat paham akan kondisi itu. Oleh karena itu, meskipun Pansel Capim KPK didera berbagai kritikan, fitnah bahkan nyaris diintervensi oleh kekuatan yang mengatasnamakan publik, namun Pansel tetap on the track dengan sukses mengantarkan 10 besar nama Capim KPK ke Presiden Jokowi," kata Petrus mengapresiasi.

Publik harus memahami, lanjutnya, bahwa tugas pimpinan KPK ke depan tidak hanya sekedar membenahi kualitas penindakan dan pencegahan KKN, akan tetapi bagaimana membersihkan benih-benih radikalisme yang konon telah terpapar pada sejumlah oknum di internal KPK. Bahkan, munculnya istilah 'Polisi Taliban dan Polisi India' di KPK memberi kesan bahwa di internal KPK sedang terjadi masalah serius yaitu masalah soliditas dan loyalitas ganda.

"Istilah itu merupakan sentimen (kubu, red) yang harus dibersihkan. Jika tidak, maka KPK akan tersandera dan terbelah, sehingga memperlebar ruang berkembamgnya loyalitas ganda di kalangan Pimpinan dan Pegawai KPK. Ini jelas membahayakan kepentingan Negara di masa yang akan datang. Maka, selain membenahi managemen, personalia dan struktur kepemimpinan KPK, juga mengclearkan penilaian terhadap adanya benih-benih radikalisme yang harus menjadi prioritas pimpinan KPK ke depan," tutupnya.

--- Guche Montero