Breaking News
  • Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Istrinya 18 Tahun
  • Dolar AS Melambung, Harga Premium dan Solar Tak Naik Tahun Ini
  • Hendropriyono: TNI/Polri Jangan Takut Tegakkan Hukum
  • JK: Eks Koruptor Dilarang Nyaleg Agar Wibawa DPR Baik
  • Jonan Targetkan Akuisisi Saham Freeport Rampung Juni

REGIONAL Bangun Sinergi Atasi Human Trafficking, Golkar NTT Bentuk Satgas 11 May 2018 11:32

Article image
Ketua Dewan Pakar DPP, Ketua DPD I dan jajaran Pengurus DPD Golkar NTT saat menggelar konferensi Pers (Foto: Dok. Tim)
"Artinya harus ada program politik yang mesti digerakan secara sinergis untuk membantu TKI, karena 90 persen dari mereka (TKI) adalah ilegal," ungkap Melki.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Nusa Tenggara Timur ( NTT), memberi atensi serius dan berkomitmen membangun sinergitas lintas elemen guna mencegah dan mengatasi persoalan perdagangan manusia (human trafficking) di NTT. Hal itu terwujud melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Human Trafficking.

Ketua DPD I Golkar NTT, Melki Laka Lena mengatakan bahwa pembentukan Satgas bertujuan untuk mencegah dan mengatasi persoalan perdagangan orang yang marak terjadi di wilayah NTT.

"Kami resmi membentuk dan melantik Satgas Anti Human Trafficking. Satgas ini dipimpin oleh salah satu aktivis yang sudah berpengalaman menangani human trafficking di Indonesia yaitu Gabriel Sola yang juga direktur PADMA Indonesia dan koordinator kelompok kerja Menentang Perdagangan Manusia (Pokja MPM)," ungkap Melki kepada awak media di sela-sela kegiatan orientasi fungsionaris angkatan II Partai Golkar NTT, Rabu (9/5/18).

Menurut Melki, persoalan human trafficking di NTT bukan hal baru bagi partai Golkar di NTT.  Bahkan, sejak Setya Novanto menjadi Ketua DPR RI dan ketika berkunjung ke Kupang, Golkar NTT sudah komit terhadap persoalan human trafficking.

“Pada April 2018 saat Hari Raya Paskah lalu, Saya berkunjung selama seminggu di Kuala Lumpur, Malaysia dan bertemu dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal NTT yang berasal dari Timor, Sumba dan Flores. Saya sedikit terganggu dan prihatin dengan berita terkait banyaknya TKI asal NTT yang meninggal dengan kondisi organ tubuh yang hilang dan penuh jahitan. Mereka mengeluh bahwa pemerintah RI termasuk Pemerintah Provinsi NTT tidak peduli dengan mereka," kisahnya.

Melki berkomitmen bahwa setelah pulang dari Malaysia, dirinya lalu menggelar rapat bersama pengurus DPD I Golkar NTT. Hasil rapat memutuskan untuk membentuk Satgas Anti Human Trafficking. Menurutnta, selain pengurus Golkar, Satgas ini juga melibatkan berbagai unsur dan elemen non-Golkar yang berasal dari aktivis.

"Artinya harus ada program politik yang mesti digerakan secara sinergis untuk membantu TKI, karena 90 persen dari mereka (TKI) adalah ilegal. Kalau mereka tertangkap polisi, maka pasti mereka mati dan diotopsi sehingga pada saat itu diduga banyak organ tubuh yang hilang karena umumnya jenazah korban TKI yang meninggal di Malaysia, kondisinya penuh dengan jahitan," ujarnya.

Dengan adanya pembentukan Satgas tersebut, Melki mengaku telah berkoorinasi dengan Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dan Melchias Markus Mekeng.

“Golkar NTT akan memfasilitasi pembentukan paguyuban NTT di Malaysia. Nanti, setelah semua perangkat ini terbentuk, kami akan siapkan kelembagaan, infrastruktur dan semua perangkat lainnya. Secara khusus, kami akan bersama DPRD NTT, DPRD Kabupaten dan Kota serta kepala daerah dari partai Golkar untuk bersikap dan mendukung tugas Satgas ini," katanya.

Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar, Agung Laksono mengapresiasi dibentuknya Satgas Anti Human Trafficking itu. Agung berharap, Satgas tersebut bisa tahu persis persoalan atau akar masalah human trafficking di NTT termasuk juga mencegah terjadinya human trafficking.

"Saya berpandangan bahwa, masalah human trafficking ini tentu berawal dari hulu. Kalau hulunya baik, tentu hilirnya atau negera penerima TKI akan baik," nilai Agung.

Terpisah, Gabriel Sola mengaku antusias dan memberikan apresiasi atas apa yang menjadi komitmen nyata DPD Partai Golkar NTT melalui pembentukan satgas ini. Menurut Gebby, langkah ini sebagai bentuk tanggung jawab publik termasuk tanggung jawab terhadap kebijakan publik (politik) melalui Partai Golkar NTT terhadap realita perdagangan manusia di NTT.

“Ini pertama kali ketika Partai Politik (Golkar) mengambil langkah konkrit menyikap persoalan perdagangan manusia di NTT melalui pembentukan satgas. Diharapkan, kerjasama dan dukungan sinergis lintas-elemen, baik Partai Politik, pemerintah, BNP2TKI, BP3TKI NTT, lembaga penegak hukum, tokoh agama, media serta berbagai simpul jaringan relawan yang konsen terhadap persoalan ini. Persoalan kemanusiaan terutama perdagangan manusia harus menjadi tanggung jawab bersama baik mencegah, mengatasi serta usaha rehabilitasi dan pemberdayaan para calon tenaga kerja asan NTT,” harap koordinator Pkja MPM ini.

--- Guche Montero

Komentar