Breaking News

NASIONAL Bansos Covid-19, Restu Hapsari: Butuh Sinergi Lintas Sektoral 29 May 2020 01:07

Article image
Tim Teknis Mensos RI, Restu Hapsari. (Foto: Dokpri RH)
"Dan pada akhirnya, kita pun harus bersiap-siap menuju situasi "New Normal" yang mau tidak mau, siap tidak siap, harus kita hadapi bersama," tandas Restu.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- "Situasi pandemi  Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang terjadi secara global ini, harus dihadapi dengan penuh kesiagaan dan disiplin yang ketat terhadap protokol kesehatan. Di sisi lain, kesiapan dalam menangani dampak sosial Covid-19 ini membutuhkan upaya sinergi dan koordinasi lintas sektoral Kementerian dan Lembaga, serta spirit gotong-royong antara Pusat dan Daerah dalam memaksimalkan jaring pengaman sosial."

Demikian hal itu dikemukakan Tim Teknis Mensos RI, Restu Hapsari, saat menjadi salah satu narasumber dalam sebuah sesi Diskusi bertajuk "Bansos Pandemi Covid-19, Bencana atau Berkah" yang diselenggarakan oleh VOX POINT Indonesia melalui siaran Live via Zoom, Kamis (28/5/20).

Menurut Restu, dengan adanya berbagai jenis bantuan dari Pemerintah Pusat yang digulirkan di beberapa Kementerian serta bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemeritah Kabupaten/Kota, diperlukan manajemen pengelolaan bansos yang baik.

"Perlu pengelolaan secara transparan dan akuntabel; mulai dari pendataan, verifikasi dan validasi data, pengadaan hingga penyaluran, sehingga tepat sasaran, tepat waktu dan cepat serta tepat kualitas," nilainya.

Terkait pendataan, verifikasi dan validasi data, terang Restu, Kemensos RI telah menetapkan warga miskin yang masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum mendapatkan bantuan; baik dari desil 1, 2, 3, dan 4 boleh menerima bansos.

Hal itu diperkuat dengan Surat Dirjen Penanganan Fakir Miskin Nomor 1432 tanggal 17 April 2020, tentang Alokasi Pagu Penerima  Bantuan Sosial Tunai (BST). Sementara usulan calon penerima BST dari non-DTKS adalah keluarga yang terdampak pandemi Covid-19 yang dinilai layak menerima bantuan dengan dilengkapi data (BNBA, NIK KTP dan Nomor Handphone), serta Surat Edaran KPK Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020, tentang Penggunaan DTKS dan data non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke masyarakat.

"Terkait anggaran dan pengadaan bansos, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi payung hukumnya. Ada pun penyalurannya melibatkan pengawasan dari KPK, BPK, dan masyarakat umum," lanjutnya.

Restu menambahkan bahwa Kemensos RI juga menyediakan nomor dan e-mail layanan aduan sehingga masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atau masukan untuk perbaikan bansos ke depan. Hal itu guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Dijelaskan bahwa agar bansos dapat diterima dengan cepat, Kemensos RI melibatkan PT Pos, Ojol daring, RT/RW setempat dan berbagai pihak dalam penyalurannya dengan tetap dalam pengawasan langsung dari Babinsa, TNI-Polri, KPK, BPK serta masyarakat umum.

"Tentu saja bansos ini hanya merupakan upaya awal menghadapi dampak sosial Covid-19 di fase tanggap darurat, menyusul nantinya harus segera dipersiapkan dengan baik upaya yang efektif untuk fase pemulihan dan pengembangan selanjutnya," ungkap Ketua Presidium PP PMKRI periode 2002-2004 ini.

Restu juga menyinggung bahwa di masa pandemi Covid-19 ini, banyak orang yang awalnya baik-baik saja secara ekonomi mendadak menjadi 'orang miskin baru' yang membutuhkan bantuan.

"Maka, guna menyikapi fenomena ini dibutuhkan kepedulian dan gotong-royong berskala besar yang akan dapat meringankan beban masyarakat. Dan pada akhirnya, kita pun harus bersiap-siap menuju situasi "New Normal" yang mau tidak mau, siap tidak siap, harus kita hadapi bersama," tandas Restu.

--- Guche Montero

Komentar