Breaking News

NASIONAL Bantah Tuduhan Demokrat, Seskab Pramono: Anggaran Penanganan Gempa Lombok Rp 4 Triliun 23 Aug 2018 14:48

Article image
Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (Foto: Ist)
Meskipun mengalokasikan anggaran Rp 4 triliun lebih, Seskab Pramono Anung memastikan, jumlah tersebut bisa ditambah karena berapapun yang rusak nanti akan ditangani.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Wasekjen Partai Demokrat (PD) Rachland Nashidik bicara tentang penanganan gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Rachland mendengar pemerintah hanya mengucurkan dana Rp 38 miliar.

"Bila benar sejauh ini Presiden Jokowi hanya mengucurkan Rp 38 miliar bagi bencana di NTB, maka ia sedang memamerkan kekosongan sensitivitas, empati, tanggung jawab, sense of urgency, dan rasa keadilan di dalam kepemimpinannya. Negara tak hadir bagi rakyatnya yang sedang berduka," cuit Rachland di akun @RachlanNashidik, Selasa (21/8/2018).

Tuduhan Rachland tersebut dibantah oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.  

“Anggarannya Rp 4 triliun lebih. Supaya ini tidak ditafsirkan macam-macam, anggarannya Rp 4 triliun lebih,” tegas Seskab kepada wartawan usai menghadiri acara Pengarahan Presiden kepada Siswa Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia dan Peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2018, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/8/2018) siang.

Seskab mengambil contoh, untuk mengganti rumah yang rusak saja, berapapun rumah itu, dibagi menjadi 3 klasifikasi: berat, ringan, sedang, Rp 50 juta, Rp 25 juta,dan Rp10 juta. Itu saja, sebut Seskab, angkanya sudah besar sekali.

“Jadi kalau kemudian para politisi ada yang mengembangkan bahwa dananya itu Rp 38 miliar, yang bersangkutan tidak punya empati terhadap persoalan yang ada di Lombok,” ucap Seskab.

Meskipun mengalokasikan anggaran Rp 4 triliun lebih, Seskab Pramono Anung memastikan, jumlah tersebut bisa ditambah karena berapapun yang rusak nanti akan ditangani.

Mampu menangani

Seskab mengakui, bahwa Instruksi Presiden (Inpres) mengenai penanganan gempa Lombok sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Intinya, Inpres ini mengatur bahwa bencana di Lombok itu penanganan sepenuhnya seperti bencana nasional.

Untuk itu, lanjut Seskab, kenapa tidak menjadi bencana nasional, karena kalau bencana nasional, maka orang asing itu bisa masuk seenaknya. “Kita masih mampu untuk menangani sendiri. Bangsa ini masih mampu untuk menyelesaikan persoalan Gempa Lombok itu sendiri,” tegas Seskab.

Ia mengambil contoh, kalau kemarin Wakil Presiden berangkat, minggu lalu Presiden, maka nanti malam Panglima TNI dan Kapolri akan berangkat memimpin langsung koordinasi di lapangan. Artinya, tegas Seskab, pemerintah pusat begitu menaruh harapan besar.

Adapun mengenai substansi dasar dari Inpres Penanganan Dampak Gempa Lombok, menurut Seskab, adalah memerintahkan kepada Menteri PUPR sebagai koordinator dibantu oleh TNI-Polri dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk segera merehabilitasi, melakukan normalisasi terhadap fasilitas-fasilitas utama yang mengalami kerusakan.

“Upaya yang dilakukan pemerintah ini semata-semata untuk tujuan kebaikan bagi masyarakat yang ada di Lombok, di Sumbawa, di Nusa Tenggara Timur, juga keseluruhan,” terang Seskab seraya menambahkan, seharusnya ketika gempa terjadi bukan malah memelintir dan sebagainya.

“Kita belajar dari bangsa-bangsa lain, seperti di Jepang. Seharusnya kita bersatu untuk menangani, bukan malah menginformasikan hal yang bukan yang sebenarnya,” pungkas Seskab.

--- Redem Kono

Komentar