Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

HUKUM Banyak TKI dari NTT Meninggal, TPDI Kritik Peran 13 Anggota DPR RI Dapil NTT 14 Mar 2018 08:37

Article image
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus. (Foto: Ist)
Petrus Salestinus mengeritik keras keberadaan 13 orang anggota DPR RI NTT di parlemen tidak memiliki kontribusi bagi upaya pencegahan perdagangan manusia asal NTT. Padahal sebanyak 4 orang wakil rakyat NTT ini membidangi masalah hukum.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co – Kisah tragis kematian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus bertambah. Dalam waktu seminggu tercatat dua orang TKI yang meninggal itu yakni Mateus Seman asal Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai dan Milka Boimau asal Desa Kotabes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang.

Menanggapi banyaknya kematian TKI dari NTT, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus mengeritik keras keberadaan 13 orang anggota DPR RI NTT di parlemen tidak memiliki kontribusi bagi upaya pencegahan perdagangan manusia asal NTT. Padahal sebanyak 4 orang wakil rakyat NTT ini Komisi III yang membidangi masalah hukum.

“Kita punya Wakil Rakyat dari NTT ada 13 orang dan terbagi secara proposional di Komisi-Komisi strategis di DPR RI. Bahkan 4 anggota DPR RI dari 13 yang ada di DPR RI menjadi anggota Komisi III DPR RI. Tetapi mereka diam saja,” jelasnya di Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Tetapi anehnya kata Petrus, penegakan hukum di NTT sangat buruk dan lemah. Bahkan selama ini dibiarkan tanpa diawasi tanpa dicarikan jalan keluar.

“Publik akhirnya menilai bahwa 13 Anggota DPR RI dari dapil NTT bukanlah menjadi solusi tetapi justru menjadi masalah atau bagian dari masalah yang sering menjadi beban bagi publik NTT,” tuturnya.

Kritik Petrus ini juga terkait kematian TKI Ilegal asal Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, NTT bernama Imanuel Adu Mooy. Imanuel yang bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit Malaysia meninggal dunia akibat jatuh dari Pohon Kelapa Sawit.

Namun oleh Perusahaan yang mempekerjakan dan teman-temannya sesama NTT yang bekerja di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit “Tamaco Plantation Kimbell Light Industrial Centre” dimaksud tidak dapat membantu menyelamatkan nyawanya hanya karena Almarhum Imanuel dan teman-temannya berstatus TKI Ilegal sehingga segala akses untuk mendapatkan haknya atas pelayanan terhadap hak-hak dasar sebagai manusia makluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan martabatnya yang telah dilindungi oleh UU-pun tidak dapat diperolehnya.

“Itulah nasib anak-anak manusia NTT di perantauan Malaysia yang dibiarkan pemerintah diberangkatkan secara Ilegal oleh sindikat terorganisir,” tuturnya.

Petrus menilai,  maraknya TKI NTT ke Malaysia  sebagai akibat Negara  dan Pemerintahan Provinsi NTT gagal melindungi warga negara dan warga masyarakatnya  serta segala tumpah darahnya sesuai amanat UUD 1945 dimanapun berada, dari tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia bahkan melanggar Hak Asasi Manusia.

Padahal di dalam konsiderans UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), negara telah mengakui bahwa “Kejahatan Perdagangan Orang” telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri.

Hal ini menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

--- Redem Kono

Komentar