Breaking News
  • Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Istrinya 18 Tahun
  • Dolar AS Melambung, Harga Premium dan Solar Tak Naik Tahun Ini
  • Hendropriyono: TNI/Polri Jangan Takut Tegakkan Hukum
  • JK: Eks Koruptor Dilarang Nyaleg Agar Wibawa DPR Baik
  • Jonan Targetkan Akuisisi Saham Freeport Rampung Juni

KEAMANAN Bareskrim: Hoax Meningkat Jelang Pilkada 2018 28 Mar 2018 10:54

Article image
Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian SARA di media sosial meningkat. (Foto: Ist)
18 kasus itu terjadi ketika proses pilkada serentak sudah memasuki tahap kampanye dan debat kontestan, yakni sejak Februari lalu. Tahap kampanye pilkada akan berakhir pada Juni nanti.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Intensitas penyebaran informasi-informasi hoax ataupun ujaran berbasis SARA di media-media sosial meningkat drastis jelang perhelatan Pilpada 2018 serentak di 171 daerah.

Keterangan ini disampaikan Kasubdit I Ditisiber Bareskrim Polri Komisaris Besar Irwan Anwar di Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Irwan mengatakan, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian SARA di media sosial meningkat dihitung dari jumlah kasusnya.

”Dalam pantauan kami, terdapat 18 jenis tindak pidana di dunia maya yang terjadi jelang pilkada ini. Baik berupa hoaks atau ujaran kebencian. Semua kasus itu ditangani Dit Siber Polri,” ungkapnya.

Namun, Irwan belum bisa menjelaskan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian tersebut terkait kelompok politik tertentu atau bersifat spontan dan sporadik.

Ia menuturkan, 18 kasus itu terjadi ketika proses pilkada serentak sudah memasuki tahap kampanye dan debat kontestan, yakni sejak Februari lalu. Tahap kampanye pilkada akan berakhir pada Juni nanti.

Sebelumnya, Penyidik Siber Bareskrim Polri telah menangani kasus pencemaran nama baik maupun SARA yang dilakukan Kelompok Saracen.

Selain itu, polisi juga terus menelusuri jaringan Kelompok Muslim Cyber Crime. Polisi sementara mampu menangkap 8 pentolan kelompok MCA di sejumlah daerah.

MCA sendiri menyebar banyak hoaks dan ujaran kebencian dengan tujuan menggulingkan Presiden Joko Widodo.

--- Redem Kono

Komentar