Breaking News

PERIKANAN Basilio Dias Araujo Ajak Negara Tetangga Bangun Komitmen Akiri Penangkapan Ikan Ilegal 26 Feb 2021 10:55

Article image
Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi, Basilio Dias Araujo, S.S, MA. (Foto: Niteni.id)
Basilio mengharapkan jalinan kerja sama dengan FIRSHHT semakin kokoh, dan ide Pemerintah RI yang disalurkan melalui Kemenko Marves.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) RI melalui Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang dikomandani Basilio Dias Araujo, S.S, MA terus gencar berupaya memerangi kejahatan kemaritiman.

Baru dilantik awal Januari 2021 lalu, mantan Asdep dari Kedeputian ini pun gencar mengadakan pertemuan untuk membangun komitmen dengan semua kementerian/lembaga (KL) terkait, juga negara-negara tetangga dan yang bersinggungan dengan problem kemaritiman ini untuk bekerja sama membangun komitmen dan bersepakat untuk menyudahi kejahatan tersebut.

Ketika sedang ngebut menyusun standard operational procedure penegakan hukum di laut untuk kalangan intern, mantan jubir perjuangan intergrasi Tim-Tim ke Indonesia ini pun terus menginisasi pertemuan koordinasi membangun kesepakatan dalam upayah mengakiri kejahatan tersebut, seperti dengan negara-negara sekitar Amerika Latin dan Karibia awal Februari lalu, juga terjadi pada Rabu (24/02/2021) dengan negara-negara Asean yang didukung oleh FIHRRST (Foundation for International Human Rights Reporting Standards).

Hadir dalam pertemuan secara virtual dengan para negara tetangga ini, H.E. Songphol Sukchan, Ambassador of the Kingdom of Thailand to the Republic of Indonesia, Royal Thai Embassy in Jakarta; KDR Mohd Aizad bin Zainudin, Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA); Mr. Vu Ho, Director-General of ASEAN Department, Ministry of Foreign Affairs of Viet Nam; H.E. Chou Bun Eng, Vice-Chair Permanent of National Committee for Counter Trafficking, Cambodia.

Melalui pertemuan ini, Basilio mengharapkan  jalinan  kerja sama dengan FIRSHHT semakin kokoh, dan ide Pemerintah RI yang disalurkan melalui Kemenko Marves dapat diterjemahkan dalam kegiatan yang mendukung program-program tersebut oleh FIRSHHT.

“Diharapkan segera ada tindak lanjut melalui kegiatan ke depan yang melibatkan K/L terkait”, ujar mantan Penerjemah Mendagri ini.

Dalam pertemuan secara virtual yang bertajuk “Membangun Komitmen untuk Mengatasi IUU (illegal, unreported, unregulated) dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia di sektor perikanan tangkap” tersebut, sebagai pembicara utama Basilio memulai pemaparannya dengan pertanyaan “Di mana posisi Indonesia” dengan mengacu pada beberapa artikel/pasal yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Artikel 3: "Setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi"
Artikel 4: “Tidak seorangpun akan ditahan dalam perbudakan; perbudakan dan perdagangan budak dilarang dalam segala bentuknya "
Pasal 5: “Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat”…. Dan Pasal 6: “Setiap orang memiliki hak untuk diakui di mana pun sebagai pribadi di hadapan hukum”.

Menurut penerima penghargaan pejuang integrasi ini,  selain penangkapan ikan secara illegal ada kejahatan lain yang terjadi dalam kapal yang menyamar sebagai kapal penangkap ikan ternyata mengadakan transaksi lain seperti narkoba, jual beli senjata selundupan, juga ada perdagangan orang/tenaga kerja, bahkan prostitusi.

Lebih jauh pria kelahiran Timor Leste ini menyatakan hubungan /kerja sama antara penangkapan ikan ilegal dan kejahatan lainnya terorganisir. Adapun data kejahatan yang disampaikan terkait dengan penangkapan ikan illegal sperti: 1) pelanggaran hak asasi manusia: 75%; 2) Perdagangan manusia: 67%;  3) penyelundupan obat: 42%;  4) pelanggaran perikanan: 42%; 5) penipuan dokumen: 17%; 6) perdagangan senjata: <1%

Sebagai penutup dari presentasi materinya, master Sastra Inggris dari UK ini menegaskan, Indonesia sebagai bagian dari negara anggota PBB telah berkomitmen untuk menangani penangkapan ikan secara ilegal sebagai salah satu komponen dari tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. Untuk itu Basilio mengharapkan agar para peserta memiliki pemahaman yang jelas tentang penangkapan ikan ilegal. Karena dengan pemahaman itu dapat  dicarikan solusi apa yang paling efektif, dan dapat membaca kejahatan apa yang kemungkinan besar terkait sehingga pemerintah dan industri di seluruh dunia dapat menangani penangkapan ikan ilegal dengan benar.
Lebih dari itu Basilio meminta untuk mengembangkan keterampilan petugas pengawasan demi  meningkatkan identifikasi penangkapan ikan ilegal agar  dapat melanjutkan tahap penuntutan.

---Bernad Baran

--- Simon Leya

Komentar