Breaking News
  • Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Istrinya 18 Tahun
  • Dolar AS Melambung, Harga Premium dan Solar Tak Naik Tahun Ini
  • Hendropriyono: TNI/Polri Jangan Takut Tegakkan Hukum
  • JK: Eks Koruptor Dilarang Nyaleg Agar Wibawa DPR Baik
  • Jonan Targetkan Akuisisi Saham Freeport Rampung Juni

POLITIK Belum Sepaham Usung Mahfud MD, PDIP Pastikan Hubungan PDIP-PKB-PBNU Solid 09 Aug 2018 10:12

Article image
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: Ist)
Ketua PBNU Robikin Emhas menyampaikan kekhawatirannya bahwa warga Nahdliyin merasa tidak bertanggung jawab moral untuk menyukseskan kepemerintahan jika cawapres bukan dari kader NU.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) diberitakan belum sepaham dengan koalisi yang mengusung petahana Joko Widodo (Jokowi) untuk mengusung Mahfud MD yang digadang-gadang sebagai cawapres Jokowi pada pilpres 2019.

Terkait hal ini, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memastikan bahwa ketidaksepahaman tersebut tidak berarti mengganggu hubungan yang dijalin antara koalisi, Partai Kebangkitan Bangsa dan PBNU.

"Hubungan kami secara institusi, secara kelembagaan, maupun juga secara personal sangat baik antara Ibu Megawati Soekarnoputri dengan Kyai Ma`ruf Amin dan Kyai Said Aqil Siroj berjalan dengan baik," kata Hasto ditemui di depan kediaman Megawati Soekarnoputri, Jakarta, pada Rabu (8/9/2018) malam.

Sebelumnya, Ketua PBNU Robikin Emhas menyampaikan kekhawatirannya bahwa warga Nahdliyin merasa tidak bertanggung jawab moral untuk menyukseskan kepemerintahan jika cawapres bukan dari kader NU.

Hasto menilai hal itu merupakan dinamika politik yang wajar menjelang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Menurut Hasto, hal yang dilakukan PDI Perjuangan adalah mendengarkan dan memperhatikan dinamika politik yang terjadi.

Terkait nama Mahfud MD yang dikatakan oleh Robikin bukanlah kader PBNU, Hasto menjelaskan partai akan mendengarkan aspirasi dan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak pendukung.

"Pada prinsipnya kami juga menghormati hak politik dari Presiden Jokowi bahwa siapa pun yang menjadi pendamping dari Pak Jokowi harus bisa bekerjasama dengan baik, kemudian juga memperkuat upaya-upaya untuk melakukan pemenangan itu, sesuai di dalam menjalankan kepemerintahan ke depan," kata Hasto.

Hasto menjelaskan Presiden Jokowi dalam mengambil keputusan mengenai pilihan tokoh calon wakil presiden telah mempertimbangkan masukan dari para ketua umum partai pendukung.

--- Redem Kono

Komentar