Breaking News

HUKUM Benny Harman Desak KPK Supervisi Kasus Korupsi di NTT 24 Jul 2020 11:29

Article image
Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman (BKH). (Foto: lintasntt.com)
"Jangan mau dijadikan alat politik dalam penanganan kasus korupsi," tandas BKH.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman (BKH) meminta Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk memberikan supervisi terhadap semua kasus korupsi yang mendapat perhatian masyarakat.

"Saya minta agar KPK melakukan supervisi untuk semua penanganan kasus korupsi yang mendapat perhatian masyarakat," kata Benny kepada wartawan di Kupang, Kamis (23/7/20) seperti dilansir lintasntt.com.

Dari sejumlah kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan dan Kepolisian di NTT, di antaranya terdapat tiga kasus besar yang merugikan negara hingga ratusan mliliar Rupiah, yakni kasus bawang merah Malaka, kasus kredit macet Bank NTT dan jual beli aset negara di Kota Kupang.

Benny meminta KPK juga melakukan pengawasan kasus dugaan korupsi tersebut. Bila perlu diambil alih KPK, terutama kredit macet Bank NTT, Bawang Merah Malaka dan jual beli aset.

"Saya minta KPK lakukan pengawasan. Jika perlu ambil alih kasus skala besar itu,” tegas politisi Partai Demokrat itu.

Karena itu, BKH meminta penanganan kasus dugaan korupsi oleh penegak hukum harus transparan, bertanggung jawab dan profesional, sehingga tidak muncul asumsi yang negatif dari masyarakat.

"Penanganan kasus harus secara transparan. Jika tidak terbuka, maka akan muncul dugaan masyakat adanya KKN dan kepentingan tertentu," sorotnya.

Dia mengaku ada tendensi kekuatan politik tertentu yang mengintervensi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus dugaan korupsi.

Karena itu, BKH mengingatkan aparat penegak hukum untuk menolak segala bentuk intervensi apapun dalam menegakkan hukum.

"Jangan mau dijadikan alat politik dalam penanganan kasus korupsi," tandasnya.

--- Guche Montero

Komentar