Breaking News
  • Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Istrinya 18 Tahun
  • Dolar AS Melambung, Harga Premium dan Solar Tak Naik Tahun Ini
  • Hendropriyono: TNI/Polri Jangan Takut Tegakkan Hukum
  • JK: Eks Koruptor Dilarang Nyaleg Agar Wibawa DPR Baik
  • Jonan Targetkan Akuisisi Saham Freeport Rampung Juni

HUKUM Setelah UU Terorisme Disahkan, Menkumham Yasonna: Pemerintah Terbitkan Perpres Pelibatan TNI 25 May 2018 13:19

Article image
Menkumham Yasonna Laoly. (Foto: Ist)
Pemerintah akan merumuskan Perpres tersebut dengan baik karena menyangkut pelibatan TNI tidak dalam kondisi perang sehingga itu merupakan keputusan politik Presiden.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pemerintah akan segera membuat Peraturan Presiden terkait pelibatan TNI dalam penanggulangan tindak pidana terorisme, menjalankan amanat Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"UU sudah dapat digunakan oleh aparat penegak hukum, lanjutannya nanti kami akan menyusun Perpres tentang pelibatan TNI," ujar Yasonna seusai menghadiri Rapat Kerja Pantia Khusus RUU Terorisme, di Kompleks Parlemen, Jakarta, (Kamis, 25/5/2018).  

Dia menjelaskan mekanisme penyusunan Perpres, pemerintah akan mengundang lembaga-lembaga untuk diminta pendapatnya seperti TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan semua tim pemerintah untuk merumuskan dengan baik.

Yasona mengatakan pemerintah akan merumuskan Perpres tersebut dengan baik karena menyangkut pelibatan TNI tidak dalam kondisi perang sehingga itu merupakan keputusan politik Presiden.

Menurut dia penyusunan Perpres tersebut tidak perlu dikonsultasikan kepada DPR secara formal namun bisa saja dilakukan secara informal.

"Mana bisa (Perpres dikonsultasikan ke DPR) Perpres keputusan Presiden namun bisa saja bicara secara informal," ungkapnya.

Dia menegaskan konsultasi pembuatan Perpres dengan DPR sifatnya tidak mengikat karena yang membuat Perpres adalah Presiden dan sebenarnya tidak perlu persetujuan DPR.

--- Redem Kono

Komentar