Breaking News

HUKUM Beraroma Nepotisme, TPDI Minta KPK Tidak Serahkan Penyidikan ke Jaksa Agung 01 Jul 2019 16:19

Article image
Jaksa Agung RI, HM Prasetyo. (Foto: news.okezone.com)
Sebab, permintaan oleh Jaksa Agung beraroma nepotisme.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta agar tidak boleh menyerahkan penyidikan dua oknun jaksa yang terlibat OTT KPK kepada Jaksa Agung. Sebab, permintaan oleh Jaksa Agung beraroma nepotisme.

Demikian hal itu diutarakan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonsia (TPDI), Petrus Selestinus dalam rilis kepada media ini, Sebin (1/7/19).

TPDI beralasan, permintaan Jaksa Agung, M. Prasetyo untuk menangani sendiri kasus dugaan suap oleh dua oknum Jaksa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 28 Juni lalu, beraroma nepotisme.

"Patut diduga, permintaan oleh Jaksa Afung dimaksud bertujuan untuk melindungi kroni-kroninya dan korps Kejaksaan sebagai lembaga Penegak Hukum yang gagal mengemban misi Pemberantasan Korupsi. Masyarakat pencari keadilan sering dijadikan ATM oleh oknum-oknum Jaksa ketika berurusan dengan Kejaksaan, termasuk dalam soal pra-penuntutan dan rentut," ujar Petrus.

Advokat Peradi ini menilai, OTT KPK tidak semata-mata bertujuan hendak menindak pelakuya, akan tetapi merupakan sebuah sistim penindakan yang bertujuan untuk memberantas pola korupsi yang sistemik yang berlangsung sejak lama melalui observasi, pengumpulan bukti maupun penyadapan.

"Karena yang hendak ditindak bukan hanya pelakunya, melainkan sistem yang korup pada instansi di mana pelakunya berasal. Dengan demikian, OTT KPK sudah masuk dalam sebuah rangkaian sistim penindakan melalaui fase penyelidikan dan penyidikan yang tidak boleh dipindahtangankan kepada Penegak Hukum lain di luar KPK," nilainya.

TPDI, kata Petrus, menyayangkan alasanĀ  mengapa Jaksa Agung Prasetyo hanya meminta dua oknum Jaksa yang di OTT untuk ditangani sendiri oleh Jaksa Agung. Sementara pelaku lainnya termasuk Aspidum Kejati DKI Jakarta, Agus Winoto tetap ditangani oleh KPK.

"Permintaan Jaksa Agung inilah yang tidak masuk akal bahkan merupakan bentuk lain dari upaya menghambat penyidikan secara tidak langsung terhadap perkara OTT yang tengah dilakukan oleh KPK. Ini juga menjadi bukti bahwa selama lima tahun Jaksa Agung Prasetyo telah gagal dan tidak mampu membangun sistem pemberantasan korupsi di internal Kejaksaan," imbuhnya.

Petrus menerangkan bahwa sisa waktu kerja Kabinet Kerja Presiden Jokowi, tinggal beberapa bulan lagi berakhir dan dengan sendirinya berakhir pula masa bhakti M. Prasetyo sebagai Jaksa Agung.

"Pertanyaannya adalah apakah ada prestasi dan legacy yang dihasilkan oleh Jaksa Agung H.M. Prasetyo untuk diwariskan kepada generasi para Jaksa berikutnya, sebagai bagian dari kaderisasi? Jawabannya tidak ada. Yang terjadi malah banyak kasus besar menguap di Kejaksaan Agung tanpa ada penuntasan bahkan ada yang berakhir dengan SP3, sementara perilaku Jaksa nakal yang melacurkan profesinya demi uang, masih saja terjadi," kritik Petrus.

Ia menyoroti, selama lima tahun kepemimpinan M. Prasetyo, sumbangsih Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi dan penindakan terhadap para Jaksa nakal sagat kecil. Padahal menurutnya, informasi dari masyarakat tentang oknum Jaksa yang mendagangkan pengaruh, meminta uang atau memeras para pencari keadilan masih saja terus berlangsung.

"Ironis. Penindakan terhadap oknum-oknum Jaksa yang nakal nyaris tak terdengar. Justru praktek perlindungan korps secara berlebihan membuat Kejaksaan sangat minim prestasi dan tidak memberi kontribusi signifikan dalam Penegakan hukum," tandasnya.

--- Guche Montero

Komentar