Breaking News

POLITIK Berebut Kursi Wagub DKI Jakarta, 'Mesin' PKS Terancam Mati 31 Oct 2018 10:57

Article image
Ilustrasi kursi Wagub DKI Jakarta. (Foto: teropongsenayan.com)
Menurut Suhaimi, alotnya pembahasan posisi Wagub bisa mengakibatkan mesin partai PKS untuk Pilpres 2019 bisa mati.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co – Perebutan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra kian memanaskan hubungan dua partai dalam satu koalisi jelang Pilpres 2019.

Sejak ditinggalkan Sandiaga Uno yang memilih untuk menjadi calon presiden mendampingi Prabowo, petinggi PKS dan Gerindra belum memutuskan siapa yang yang akan diajukan untuk menjadi calon wagub. Keadaan ini tentu saja membuat hubungan dua partai semakin tidak harmonis yang berimbas pada petan dukungan pada Pilpres 2019.

Sebagai partai koalisi, PKS tentu sangat berharap agar Gerindra tidak lagi merebut posisi Wagub. Karena Gerindra sudah mendapatkan jatah posisi DKI I yang saat ini sedang diduduki Anies Baswedan.

Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai bahkan menyerahkan urusan pergantian posisi Wagub kepada Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik. Sementara semua tahu kalau Taufik sebenarnya sangat mengincar jabatan tersebut.

Keadaan ini yang tentu saja membuat kubu PKS kian gerah. Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan, kader-kader PKS di tingkat DPW dan ranting se-Jakarta mulai berkomentar miring. Menurut Suhaimi, alotnya pembahasan posisi Wagub bisa mengakibatkan mesin partai PKS untuk Pilpres 2019 bisa mati.

"Kekecewaan itu sudah terasa di bawah. Kalau kader pada kecewa, otomatis mesin partai pasti mati tuh karena PKS itu kan partai kader," kata Suhaimi, Selasa (30/10/2018).

Komentar Suhaimi ditanggapi serius oleh kubu Gerindra. Partai Gerindra meminta PKS tak mengancam dan menyarankan PKS DPW DKI Jakarta menyerahkan urusan tersebut ke Ketua Umum Gerindra, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Seggaf Al-Jufri dan Presiden PKS Sohibul Iman.

"Saya rasa urusan Wagub DKI ini kan sebenarnya nggak perlu saling ancam. Putusan itu kan di tangan Pak Prabowo ya. Tinggal dibicarakan dengan Pak Prabowo, Pak Sohibul dengan Pak Salim. Nggak usah saling ancam," kata anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade, seperti dikutip detikcom, Rabu (31/10/2018).

Andre menyarankan semua pihak menahan diri untuk tidak banyak berkomentar ke publik. Menurut Andre, sikap mengancam bukanlah budaya yang baik dan malah nantinya menimbulkan kesan PKS begitu berambisi terhadap kekuasaan.

"DPD Gerindra DKI menahan diri dan DPW PKS menahan diri. Serahkan kepada pimpinan untuk selesaikan daripada ancam-mengancam, karena ancam-mengancam bukan budaya yang baik. Dengan saling ancam ini terkesan orang yang mengancam begitu berambisi," ujar Andre.

--- Simon Leya

Komentar