Breaking News
  • Bekasi siapkan 1000 polisi kawal buruh pada May Day
  • Bupati Mojokerto ditetapkan tersangka suap dan gratifikasi
  • Evakuasi pesawat Lion belum selesai, bandara Gorontalo masih ditutup
  • INKA Mulai Kirim "LRT" ke Sumatera Selatan
  • Jokowi Akan Jajaki Ruas Jalan Trans Papua-Papua Barat

OPINI Bersatu Bela Firman Wijaya, Advokat Kedepankan Kehormatan Profesi dan Pemberantasn Korupsi 21 Feb 2018 16:00

Article image
Sikap bersatunya advokat, pertanda bahwa advokat tetap mengedepankan kepentingan penegakan hukum dan keadilan. (Foto: ist)
Bersatunya Advokat dalam Tim Advokasi Untuk Kehormatan Profesi dalam satu kekuatan besar, ingin mengajak semua advokat untuk tidak takut terhadap ancaman dalam menjalankan profesinya.

Oleh Petrus Selestinus

 

Gerakan para advokat dari berbagai organisasi advokat membela Firman Wijaya tidak boleh dipandang sekadar untuk membela kehormatan profesi, akan tetapi merupakan wujud penegakan keadilan dan kebenaran yang coba dihalang-halangi untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau partai. 

Sikap bersatunya advokat, pertanda bahwa advokat tetap mengedepankan kepentingan penegakan hukum dan keadilan sebagai bagian dari kepentingan umum yang harus diutamakan ketimbang kepentingan pribadi. Sikap advokat dan masyarakat ini hendak menunjukkan bahwa advokat dan siapapun warga bangsa tidak takut berbicara atas nama kebenaran dan keadilan.

Bersatunya Advokat dalam Tim Advokasi Untuk Kehormatan Profesi dalam satu kekuatan besar, ingin mengajak semua advokat untuk tidak takut terhadap ancaman dalam menjalankan profesinya.

Pada sisi yang lain, advokat Indonesia ingin menunjukkan bahwa advokat tetap peduli kepada upaya KPK membongkar keterlibatan beberapa pihak yang disebut-sebut sebagai penerima dana korupsi e-KTP, termasuk dari unsur partai pokitik. Ini adalah perwujudan dari itikad baik insane advokat untuk membela sekaligus menghormati profesinya sebagai konsekuensi logis dari hak imunutas advokat yang telah diperluas oleh putusan MK termasuk tindakan advokat yang sedang membela klien di luar pengadilan. 

Imunitas advokat yang diberikan oleh UU terhadap profesi advokat tidak dimaksudkan sebagai hadiah atau bonus untuk melindungi kepentingan pribadi advokat dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya akan tetapi kekebalan atau imunitas advokat dimaksud untuk melindungi advokat dalam menegakkan hukum dan keadilan demi mewujudkan perlindungan terhadap kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara.

Dengan demikian advokat tidak akan tinggal diam dan tidak akan takut menghadapi siapapun, ketika ada pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung mencoba menghambat atau merintangi alat negara dalam menjalankan fungsinya menegakkan hukum demi kemaslahatan rakyat. Apalagi kalau ada kekuatan yang hendak mencoba menghalangi advokat dalam menegakkan hukum.

Sebagaimana ramai diberitakan, mantan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas nama melindungi nama baik pribadi dan kelurganya, lantas melaporkan Firman Wijaya ke Polri. Sikap SBY yang demikian harus dianggap sebagai sikap yang bertujuan mencegah Firman Wijaya untuk tidak boleh menguji fakta-fakta persidangan sepanjang menyangkut nama dan kepentingan SBY dan Partai Demokrat. 

Sikap SBY, bagi advokat dapat dikualifikasi sebagai merintangi KPK dalam penyidikan kasus korupsi e-KTP yang oleh pasal 21 UU Tipikor dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian sikap SBY tersebuyt menjadi sebuah blunder besar. SBY dianggap sudah menghadang upaya   Firman Wijaya yang dengan penuh itikad baik mengedepankan kepentingan umum, yaitu  membantu KPK untuk menyelamatkan uang negara.

Melaporkan Firman Wijaya ke polisi sebagai telah mencemarkan nama baik, meskipun merupakan hak hukum SBY dan untuk kehormatan dan nama baik pribadi, tetapi dampak dari sikap SBY tersebut  bisa menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat terutama masyarakat yang memiliki informasi tentang dugaan korupsi di kalangan kader  Partai Demokrat. Sedangkan sikap dasar advokat dan kepentingan yang diperjuangkan oleh Firman Wijaya, adalah dalam kapasitas diri sebagai advokat untuk kepentingan menegakkan hukum dan keadilan dengan penuh itikad baik. 

Kepentingan SBY melaporkan pencemaran nama baik dirinya, tentu sangat jelas bedanya dalam segala sudut pandang, karena yang satu (Firman Wijaya) meletakkan kepentingan menyelamatkan uang negara menjadi tujuan utama, sementara yang lain, SBY meletakkan kepentingan menyelamatkan nama baik diri pribadi dengan segala implikasi negatif yang timbul yang tentu saja tidak untuk penegkan hukum atau menyelamatkan uang negara.

Firman Wijaya pasti memiliki informasi karena melihat secara langsung fakta-fakta hukum termasuk bukti-bukti persidangan yang mengarah kepada dugaan keterlibatan Partai Demokrat atau Kader Partai Demokrat entah sebagai inisiator proyek pengadaan e-KTP atau hanya sekadar penerima dana hasil korupsi sebagaimana telah dinyatakan secara tegas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam perkara atas nama terdakwa Irman-Sugiharto dan terdakwa Andi Narogong bahwasanya Partai Demokrat adalah salah satu penerima dana yang diduga berasal dari korupsi e-KTP.

 

Penulis adalah Wakil Ketua Umum FERARI (Federasi Advokat Seluruh Indonesia) dan Advokat Peradi)

 

Komentar