Nilai perdagangan Indonesia-Norwegia pada 2016 mengalami peningkatan 40,5 persen dibanding tahun 2015.

HAMBURG, IndonesiaSatu.co – Nilai perdagangan kedua negara pada 2016 mengalami peningkatan 40,5 persen dibanding tahun 2015. Sementara investasi mengalami peningkatan sebesar 772 persen, termasuk peningkatan investasi portofolio dari Pension Global Fund Norwegia.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika melakukan pembicaraan bilateral dengan Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg di sela KTT G20 di Hamburg Messe, Jerman, Sabtu (8/7/2017) siang.

“Perkembangan positif ini perlu terus kita pertahankan, atau bahkan ditingkatkan,” kata Presiden Jokowi kepada PM Erna.

Presiden Jokowi mengatakan, saat ini Indonesia telah memperoleh peringkat investment grade dari tiga lembaga rating dunia.

Karena itu, Presiden berharap dukungan PM Erna agar negosiasi Indonesia-EFTA CEPA (European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement) dapat diselesaikan tahun ini.

Selain bidang ekonomi, Presiden Jokowi juga meminta perhatian pemerintah Norwegia Resolusi Parlemen Norwegia tanggal 2 Juni 2017 mengenai kelapa sawit.

Menurut Presiden Jokowi, resolusi ini tidak sejalan dengan semangat kerja sama REDD+ antara Indonesia dan Norwegia, serta menafikan upaya-upaya Indonesia terkait penanggulangan perubahan iklim, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.

“Saya percaya bahwa Pemerintah Norwegia akan mendukung hubungan perdagangan yang terbuka dan fair,” ungkap Presiden.

Sektor kelautan dan perikanan juga dibahas Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut. Presiden mengapresiasi adanya peningkatan intensitas kerja sama kelautan dan perikanan antara kedua negara, termasuk dukungan Norwegia terhadap upaya pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Indonesia.

“Saya ingin mendorong formalisasi kerja sama di bidang ini, mencakup pemberantasan IUU Fishing, tata kelola perikanan, budidaya berkelanjutan, dan perlindungan laut,” pungkas Presiden.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

--- Redem Kono